DPR Ungkap BRIN Harus Diaudit, Anggaran Rp700 Miliar Kemana?

HARIANTERBIT.com - Ada lebih dari 8 juta orang jumlah pengangguran di Indonesia, dari yang lulusan Universitas, SMA, Aliyah dan berbagai jenjang pendidikan hingga yang tidak pernah sekolah karena miskin, sesuai data statistik akhir tahun 2022.

Namun berbagai badan, instansi dan lembaga negara di Indonesia diduga menyalahgunakan anggaran yang semestinya bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya, seperti menambah tenaga kerja juga untuk mendukung berbagai program kegiatan atau usaha generasi muda agar berkembang hingga memiliki daya saing.

Baca Juga: Kejagung Ajukan Banding, Putusan Hakim dalam Kasus Izin Ekspor CPO Alias Mafia Minyak Goreng

Berkaitan dengan masalah tersebut, yang terkini adalah soal Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN, malah terkesan amburadul sehingga menjadi sorotan.

Menurut Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto pun mengungkapkan, desakan agar Laksana Tri Handoko selaku Kepala BRIN diganti tidak hanya muncul di rapat dengan pendapat secara terbuka yang pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR dari fraksi Golkar Maman Abdurahman. Tetapi juga ia sampaikan saat rapat tertutup.

"Karena ada pemberitaan uang BRIN salah sasaran, lari ke DPR. Di sisi lain, peneliti kesulitan anggaran. Kami kaget. Imejnya ini luar biasa, luar biasa menghancurkan imej Komisi VII DPR," ujar Mulyanto seperti dikutip dari Alinea ID.

Baca Juga: Sinar Mas Land Gandeng Investor Jepang Kembangkan Office Portfolio Partnership di Jakarta CBD Area

Anggaran 2022 dimana sesuai fakta yang disepakati antara BRIN dengan Komisi VII DPR untuk alokasi ke masyarakat sebesar Rp800 miliar. Ternyata, dari jawaban yang disampaikan Laksana Tri Handoko dalam rapat, hanya terealisasi Rp100 miliar.

"Kami bertanya, Rp700 miliar lari ke mana?"

Laksana, jelas Mulyanto, tidak menjelaskan secara tegas atas pertanyaan banyak anggota Komisi VII. "Jawabnya muter-muter. Akhirnya, kita gak yakin. Dana ini larinya ke mana. Karena katanya dana ada dan bisa dicairkan. Kami menyimpulkan, BRIN punya dua pembukuan," ungkap Mulyanto.

Baca Juga: Oknum Polisi Berpangkat Kompol Penabrak Selvi Amalia Sudah Ditahan

Guna memastikan itu, kata Mulyanto, audit investigatif oleh BPK diperlukan. Permintaan audit ini pun disetujui peserta rapat.

Sejak BRIN yang dikepalai Laksana Tri Handoko muncul banyak masalah. Mulai konsolidasi kelembagaan, konsolidasi SDM, peneliti, laboratorium, barang, gedung, dan anggaran litbang kementerian dan lembaga.

"Semua mengecewakan. Semua amburadul. Mulai dari Lembaga Eijkman, vaksin Merah Putih, tenaga honorer diputus mesti Menteri PAN-RB belum menghentikan, BATAN/LAPAN dilebur padahal dibentuk berdasarkan amanah UU, yang kata eks-Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Pak M Nasir harus dibubarkan dengan Perppu," ulasnya.