HARIANTERBIT.com - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tavip Agus R, mengatakan, profiling risiko stunting diperlukan dalam upaya melakukan pencegahan stunting.
"Tujuannya, untuk menemukan orang-orang yang punya risiko stunting. Kenapa ini penting?. Karena, lebih efektif mencegah orang yang berisiko stunting daripada yang sudah terlanjur terkena stunting. Secara medis juga lebih efektif mencegah," kata Tavip Agus saat rapat terbatas bersama perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Senin (30/1/2023) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Ia juga menjelaskan, profiling risiko stunting itu dilakukan dengan sinkronisasi data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi dengan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN. BKKBN juga terus melakukan pemutakhiran data yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan yang akan dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN (kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra kerja lainnya). Hal tersebut bertujuan dalam rangka perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta program pembangunan lainnya.
Baca Juga: Tangani Kemiskinan di Jakarta, Pj Gubernur Heru Pastikan Data Terupdate Dengan Baik
Diketahui, dalam waktu dua tahun, yakni pada 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan dapat menurunkan angka stunting hingga 14 persen. Maka, pendekatan yang dilakukan adalah pencegahan.
"Yang paling dekat, pencegahan pada fase calon pengantin, pada saat hamil, dan pada saat 1.000 hari pertama kehidupan. Tadi kesimpulan yang disampaikan Pak Pj Gubernur, dalam waktu dekat akan kita tetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik yang sudah terkoneksi dengan data di BKKBN, sehingga sasarannya tepat. Kalau sampel sudah tepat, nanti akan di-profiling. Karena, akan ada kaitannya penanganan kemiskinan ekstrem dengan stunting," jelas Tavip.
Khususnya, kata Tavip, data tersebut bisa digunakan untuk memberikan bantuan-bantuan dari Pemprov DKI yang sebetulnya sudah banyak disalurkan ke warga Jakarta. Dari jumlah bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, Tavip menegaskan seharusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrem.
Baca Juga: Polda Metro Bentuk Tim Pencari Fakta di Kasus Kecelakaan Maut Mahasiswa UI
"Karena sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema bantuan yang ada. Inilah yang justru sedang dicari akar persoalannya. Maka dari itulah nanti dari profiling di lapangan, harapannya bisa ditemukan," terang Tavip.
Dari data profiling tersebut, menurut Tavip, nanti akan menjadi dasar bagi Pj Gubernur DKI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN hingga kementerian/lembaga terkait lainnya. ***
Artikel Terkait
Asupan Protein Hewani Penting Cegah Stunting pada Anak
Percepat Penanganan Stunting Nasional, Korps Brimob dan BKKBN Lakukan Hal Ini
Atasi Stunting, Empat Masalah Gizi Masyarakat Harus Dituntaskan