Aksi Kriminalitas di Ibu Kota Marak Buat Warga Resah, Libas Semua Pelaku Kejahatan

HARIANTERBIT.com - Aksi kriminalitas maupun premanisme masih marak terjadi di Ibukota. Aksi pencopetan, penjambretan, pembegalan, hingga tawuran masih kerap meresahkan warga.

Beragam aksi kriminalitas yang kerap meresahkan masyarakat patut disikapi serius oleh pemerintah terutama pihak berwajib. Keamanan di Ibukota harus ditingkatkan uuna memberi rasa aman dan nyaman bagi warga.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, secara umum trend gangguan kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 644 kejadian atau 92,80 persen.

Baca Juga: 44 Juta Orang Bepergian Selama Nataru, Polri Siapkan 116 Ribu Personel

Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.308 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 8 kejadian, bencana sebanyak 1 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman/ketertiban sebanyak 21 kejadian.

"Untuk trend kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 656 kasus atau 12,25 persen. Pada Minggu, 31 Juli 2022 ada 652 kasus, sedangkan pada Senin, 1 Agustus 2022 ada 1.308 kasus," kata Nurul keterangannya.

Menurut Nurul, apabila dilihat dari data trend jenis kejahatan, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, yaitu pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 92 kasus, narkotika sebanyak 89 kasus, curanmor R2 sebanyak 52 kasus, pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 20 kasus dan pemerkosaan sebanyak 5 kasus.

Baca Juga: Derita Pekerja Migran Indonesia, Gaji Tak Dibayar dan Dugaan Penyanderaan

Nurul menambahkan, terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 460 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 47 orang, korban luka berat 48 korban, dan korban luka ringan 406 orang. Adapun kerugian materiil sebesar Rp641.100.000.

Efek Menganggur

Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis mengatakan, aksi kriminalitas maupun premanisme yang marak terjadi, karena adanya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Mereka kemudian ingin mendapatkan uang dengan mudah.

Rissalwan menyebut pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga mampu menekan angka premanisme.

"Premanisme enggak mungkin hilang, tapi mungkin kita bisa kurangi. Artinya, pemerintah membuka lapangan kerja yang lebih luas," kata dia di Jakarta, Minggu (18/12/2022).

Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah yakni menerapkan sistem pembayaran retribusi bagi para pedagang secara non-tunai atau cashless. Cara ini, kata dia, juga diharapkan mampu mengantisipasi aksi premanisme karena tidak ada lagi petugas yang berkeliling menagih uang retribusi.

Baca Juga: Polisi Terjunkan 400 Personel Atasi Kericuhan di Pontianak