Tolak Kenaikan UMP DKI 2023, Buruh Bakal Aksi Besar-Besaran

- Kamis, 1 Desember 2022 | 09:46 WIB
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mempertanyakan kinerja Gubernur Anies Baswedan karena ada anak kurang gizi di Jakarta.  (iqbal muqorobin)
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mempertanyakan kinerja Gubernur Anies Baswedan karena ada anak kurang gizi di Jakarta. (iqbal muqorobin)

HARIANTERBIT.com - Sejumlah organisiasi serikat buruh menolak keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Tahun 2023 sebesar 5,6%. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun 2023 sebesar Rp4,9 juta.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan UMP DKI.

Menurutnya, kenaikan 5,6% atau sebesar Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi di masa pandemi tidak ada kenaikan upah dan kenaikan harga-harga barang akibat kenaikan BBM, menyebabkan daya beli buruh turun 30%. Dengan kenaikan 5,6% membuat daya beli buruh dan masyarakat kecil semakin terpuruk.

Baca Juga: Menangis Ceritakan Jelang Eksekusi Brigadir J, Bharada E: Usai Bunuh Yosua Saya Dihantui Mimpi Buruk

“Kenaikan 5,6% di bawah nilai inflansi tahun 2022. Karena kenaikan UMP tersebut menggunakan inflansi Year to Year, bulan September 2021 – September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan bulan Oktober,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kenaikan BBM

Said Iqbal mengungkapkan, saat ini buruh sudah menanggung beban kenaikan harga BBM. Sudahlah terpuruk karena daya beli turun 30%, ditambah dengan kenaikan UMP 2023 tidak bisa sekedar untuk menyesuaikan kenaikan harga barang.

Alasan lain adalah, kenaikan UMP DKI lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah sekitar. Bogor, misalnya, Bupatinya sudah merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10%. Termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Baca Juga: Hubungan Keduanya Tidak Baik Baik, Megawati dan Jokowi Bakal ‘Pecah Kongsi’ di Pilpres 2024

Menurut Iqbal, kebijakan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya yakni Anies Baswedan. Terutama terkait dengan upah minimum dan beberapa kebijakan untuk orang kecil. Contoh lain adalah sewa rumah di kampung Bayam lebih mahal dari Kampung Aquarium.

“Kebijakan Pj Gubernur ini tidak berpihak pada orang kecil,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Peras Polisi Diungkap Polisi

Sabtu, 4 Februari 2023 | 17:31 WIB

Tokoh Muda NU Bela OJOL, Tolak Bayar ERP

Jumat, 3 Februari 2023 | 21:08 WIB

Waka Komisi IX: Butuh Tindakan Tegas Atasi Kasus TPPO

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:55 WIB
X