• Kamis, 29 September 2022

Dirasa Berlarut-larut, Suhendro Sebut Pengajuan PKPU Jadi Langkah Terakhir

- Rabu, 17 Agustus 2022 | 20:16 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

HARIANTERBIT.com – Sejauh ini dugaan wanpretasi pembayaran kontrak sejak awal 2022 kepada PT Groot Karya Persada (GKP) atas proyek MEP (mechanical electrical plumbing) rumah potong ayam di Wonogiri diduga lantaran PT Widodo Makmur Unggas (WMU) Tbk mengalami kesulitan cash flow sehingga digugat atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Hal ini disampaikan Suhendro Saputro selaku Project Coordinator GKP menanggapi komentar Direktur Keuangan WMU, Wahyu Andi Susilo di media massa mengenai prematurnya gugatan permohonan PKPU diterima pihaknya.

Dari penelusuran di pemberitaan media massa, WMU mengklaim rumah potong ayam yang berada di Wonogiri sebagai salah satu terbesar di dunia dengan kapasitas mampu 12 ribu ekor per jam.

Baca Juga: Sambut Hari Kemerdekaan RI ke 77, tvOne Sajikan Rangkaian Film Spesial

Suhendro menyampaikan, permohonan PKPU merupakan langkah terakhir yang akhirnya ditempuh karena upaya sebelumnya atas hak pembayaran kontrak kerja 2020 yang telah disepakati secara final oleh kedua belah pihak untuk progress pekerjaan bobot dan nilai secara fisik serta administrasinya di 2022 tersebut menemui jalan buntu.

"Benar adanya kami dari pihak GKP mengajukan permohonan PKPU terhadap WMU, hal ini disebabkan sebagai langkah terakhir kami karena proses yang telah berlarut-larut melalui pertemuan langsung dan korespodensi via email kepada pihak WMU namun tidak ada kejelasan yang kami terima, hingga kami ajukan permohonan PKPU," jelas Suhendro di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Dilanjutkannya, segala bentuk diskusi untuk pengakhiran kerjasama dan menyepakati nilai kemajuan pekerjaan yang harus dibayarkan ini sudah selesai dari 10 Januari 2022 untuk progress pekerjaan (bobot dan nilai) serta Berita Acara Serah terima (BAST) satu pekerjaan, maka kami seharusnya sudah menerima 95 persen pembayaran dari total kesepakatan bobot dan nilai pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak," sambungnya.

Suhendro menekankan, istilah prematur narasi atas gugatan permohonan PKPU yang digunakan pihak WMU sangat tidak tepat. Hal itu karena dari semua administrasi pekerjaan bernilai kontrak di atas Rp51 miliar itu dokumennya telah selesai disepakati kedua belah pihak.

Baca Juga: LPSK Jaga Bharada E dari Ancaman Racun

"Yang ada saat inii justru tidak adalagi perkembangan pembayaran yang jadi kewajiban pihak WMU untuk penyelesaiannya," tegas Suhendro.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Terkini

Ferdy Sambo Siap Blak-blakan di Persidangan

Rabu, 28 September 2022 | 19:13 WIB

STIE Mulia Pratama, Bekasi Gelar Wisuda 260 Sarjana

Rabu, 28 September 2022 | 15:53 WIB

Jokowi Serahkan BSU Peserta BPJAMSOSTEK di Baubau

Rabu, 28 September 2022 | 10:25 WIB

Portugal 0-1 Spanyol: Morata Bawa Spanyol ke Semifinal

Rabu, 28 September 2022 | 08:35 WIB
X