• Rabu, 10 Agustus 2022

Seruan Kritik Dana PEN Guna Hindari Komoditas Politik Pemilu 2024

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 13:46 WIB
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi saat diskusi publik di kawasan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi saat diskusi publik di kawasan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis, 4 Agustus 2022.

HARIANTERBIT.com - Pusat Analisis Anggaran atau Center for Budget Analysis (CBA) menyarankan pemerintah untuk menghapus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun mendatang.

Hal ini untuk menghindari upaya pihak tertentu yang ingin memanfaatkan dana PEN menjadi komoditas politik demi menggerek figur tertentu menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga: AHY Lempar Peringatan Tiga Ancaman Demokrasi Hantui Pemilu 2024

"Ke depan ada pesta demokrasi (Pemilu 2024) itu artinya kalau dana PEN ini tetap ada maka akan menjadi komoditi elit politik untuk citranya naik dan supaya yang bersangkutan menjadi pejabat lagi," kata Direktur CBA Uchok Sky Khadafi saat diskusi publik di kawasan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis, 4 Agustus 2022.

Acara yang bertajuk ‘Dana PEN Antara Pemulihan Ekonomi dan Jerat Korupsi Pejabat Publik?’ ini diadakan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua KNPI Haris Pertama, Guru Besar Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad dan akademisi Rocky Gerung.

Baca Juga: Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih di Atas Inflasi

Menurut Uchok, memanfaatkan dana PEN sebagai alat penggerek citra seseorang tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat, terutama kalangan miskin. Uchok justru khawatir terjadi penyimpangan terhadap penyelenggaraan dana PEN, yang dapat dimanfaatkan untuk menyuap atau menyogok rakyat, agar yang bersangkutan terpilih di masa mendatang.

"Karena itu dana PEN ke depan harus dihentikan. Bagi stabilitas pemerintah dana PEN tentu efektif yah, tetapi buat kesejahteraan rakyat itu tidak," ujar Uchok.

"Rakyat masih banyak pengangguran, masih tetap lapar dan harga-harga tetap naik. Jadi, dana PEN itu tidak ada untungnya bagi rakyat, tapi untuk kestabilan pemerintah Pak Jokowi mantap," lanjutnya.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

8 Ide Kencan Seru Ala Drama dan Variety Show Korea

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:12 WIB

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Selasa, 9 Agustus 2022 | 19:13 WIB

LPSK Datangi Bareskrim: Mau Berkoordinasi

Selasa, 9 Agustus 2022 | 12:58 WIB

Ash dan Aish Episode 1: Aish Kabur dari Rumah!

Selasa, 9 Agustus 2022 | 12:31 WIB
X