• Senin, 26 September 2022

PSI DKI Sesalkan Adanya Aduan Soal Kewajiban Pakai Jilbab di Sekolah Negeri

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 22:21 WIB
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara W Sastroamidjojo (Instagram @ara.sastroamidjojo)
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara W Sastroamidjojo (Instagram @ara.sastroamidjojo)

HARIANTERBIT.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya dugaan kewajiban pelajar memakai jilbab di sekolah. Partai baru yang duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu meminta Dinas Pendidikan menelusuri hal itu, karena sangat mencerminkan perilaku diskriminatif.

"Laporan tentang ada sekolah negeri yang mewajibkan pemakaian hijab harus ditangkap serius oleh Disdik. Segera diinvestigasi apakah aduan itu benar, karena sekolah negeri harus bebas dari diskriminasi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Anggara berharap, Disdik dapat berperan aktif memberantas tindak diskriminasi. Kata dia, harus ada pengawasan terhadap indikasi-indikasi diskriminasi dan intoleransi di sekolah karena jika dibiarkan berkembang akan berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.

Baca Juga: Transformasi Layanan Kesehatan, Pemprov DKI Luncurkan Rumah Sehat untuk Jakarta

Pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menegaskan, sekolah seharusnya menjadi tempat menciptakan peserta didik dengan karakter toleran. Apalagi pelajaran yang mereka dapatkan secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi bekal anak-anak di masa mendatang.

"Sekolah bukan hanya untuk mendidik secara akademik tapi yang terpenting menciptakan peserta didik yang berkarakter baik, salah satunya menjadi manusia yang toleran," ujarnya.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah, adanya aturan kewajiban menggunakan jilbab bagi pelajar perempuan di sekolah negeri. Disdik bahkan telah mengecek ke lokasi tersebut untuk menelusuri dugaan diskriminatif.

Baca Juga: Transjakarta Buka Lowongan Kerja Untuk 1.801 Orang, Untuk Antisipasi Tindak Pelecehan Seksual

Kata dia, tidak ada pemaksaan penggunaan jilbab dari para guru maupun pihak sekolah. Dia menyebut, penggunaan jilbab merupakan hak seorang muslim, sehingga pemerintah tidak bisa mengintervensinya.

"Kalau memang dia nggak pakai jilbab ya tidak masalah, kami hormati," ujar Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama antar Lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Drakor di Netflix Siap Tayang, Mana yang Kalian Tunggu?

Senin, 26 September 2022 | 09:10 WIB

BTN Gelar Road Show Tabungan BTN Bisnis di Medan

Minggu, 25 September 2022 | 18:32 WIB

Sahabat Polisi Indonesia Peduli Pendidikan

Minggu, 25 September 2022 | 10:55 WIB

PPP Harus Jas Merah Terhadap Suharso Monoarfa

Sabtu, 24 September 2022 | 08:48 WIB

PA 212 Demo Tolak Harga BBM Naik, Ribuan Polisi Berjaga

Jumat, 23 September 2022 | 14:03 WIB
X