• Kamis, 18 Agustus 2022

DPRD DKI Bakal Panggil Bupati Kepulauan Seribu prihal Temuan Helipad di Kepulauan Seribu

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 04:35 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) saat sidak ke Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis, 30 Juni 2022. (sammy wattimena)
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) saat sidak ke Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis, 30 Juni 2022. (sammy wattimena)

HARIANTERBIT.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Pras) akan memanggil Bupati Kepulauan Seribu Junaedi untuk meminta penjelasan masalah temuan landasan helikopter atau helipad ilegal di Pulau Panjang.

"Saya akan berencana memanggil bupati melalui Komisi A DPRD DKI. karena ini hasil sidak, saya akan panggil di lantai 10 (ruang Ketua DPRD DKI) bersama Komisi A," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Dalam pemanggilannya nanti, Junaedi akan meminta penjelasan soal status perizinan helipad di Pulau Panjang itu. Jika memang ada perizinan resmi dan menghasilkan pemasukan ke kas daerah, Prasetyo pun mengakuntak mempermasalahkannya.

Baca Juga: Bertemu Pengusaha di Abu Dhabi, Ini Empat Poin Yang Dibicarakan Presiden Jokowi

"Kita enggak akan menghambat investasi di kepulauan seribu. Tetapi harus secara transparan dan sesuai aturan. Kalau dia (bupati) bisa memberikan argumentasi yang jelas, kita enggak ada masalah," ujarnya.

Masalahnya, berdasarkan informasi yang diterima Prasetyo, helipad ini dibangun dan dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Namun, ternyata pemanfaatan ini tak tercatat oleh Pemprov DKI.

"Kedatangan saya Pulau Panjang dalam rangka sidak. Saya tadi menemukan ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Kalau kita tidak datang kesini, mana kita ada helipad. Kok ada Helipad di aset DKI, tapi enggak lapor ke kita?. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan, seharusnya ada pengajuan perizinan kepada Pemprov DKI dalam pemanfaatan lahan atau aset milik pemerintah ini. Pihak yang menggunakan aset tersebut juga harus membayar retribusi yang akan masuk ke kas daerah.

"Harusnya kalau helipad itu resmi, setiap kali mendarat kan memberi pemasukan ke Pemprov, kan. Tapi selama ini tidak. Dia tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan," ucap politikus PDIP tersebut.

Dari temuan ini, Prasetyo menduga ada oknum dari Pemprov DKI Jakarta yang bermain dengan pihak swasta yang memanfaatkan aset Pulau Panjang. "Kan itu ada duitnya, bos. Sekarang pertanyaannya, duit nya lari ke mana? Oknum, lah. Oknumnya siapa? Nanti kita cari," tutupnya.

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

LPSK Jaga Bharada E dari Ancaman Racun

Rabu, 17 Agustus 2022 | 07:11 WIB

Dirgahayu RI

Selasa, 16 Agustus 2022 | 23:55 WIB

Di Magelang, Brigadir J Setrika Baju Istri Ferdy Sambo

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:24 WIB

Dirut Meratus Line Jadi Tersangka Penyekapan Karyawan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:44 WIB
X