Kasus Holywings, LBH Jakarta Nilai Tindakan Polisi Reaktif, Prematur, dan Melestarikan Pasal Karet

- Selasa, 28 Juni 2022 | 09:12 WIB

Baca Juga: Pemprov DKI Cabut Izin Seluruh Outlet Holywings di Jakarta

Ketiga, LBH Jakarta menilai bahwa penerapan pasal-pasal untuk menetapkan 6 pegawai Holywings sebagai tersangka tidak tepat. Pengenaan pasal tersebut lebih dikarenakan pasal-pasal tersebut karet (multitafsir) Hal tersebut yang kemudian menguatkan dugaan bahwa penegakan hukum pada kasus ini merupakan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan.

Jika dirunut, terdapat 3 klaster penggunaan pasal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1946, LBH Jakarta sejak awal mengecam pasal “pukat harimau” ini yang kerap diterapkan secara eksesif. Pasalnya, ketentuan pidana ini dapat menjerat ekspresi yang sah dan dilindungi konstitusi dengan memuat unsur-unsur tindak pidana yang karet.

Salah satu unsur dalam Pasal ini berkenaan dengan “berita atau pemberitahuan bohong”. Jika dikaitkan dengan kasus ini, jelas bahwa unsur yang dimaksud tidak terbukti karena promo minuman beralkohol gratis bukanlah berita atau pemberitahuan bohong, melainkan benar adanya.
Pasal 156 atau 156A KUHP, kasus ini semakin meneguhkan bahwa pasal penodaan agama sebagaimana diatur dalam PNPS 1/1965 memang bermasalah sebagaimana terungkap dalam proses persidangan perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi yang di tahun 2017 juga menelan korban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Proses hukum dengan menggunakan pasal penodaan agama semakin lama semakin multitafsir dan menimbulkan pertanyaan: Apakah di kemudian hari orang yang bernama “Muhammad” jika melakukan meminum minuman keras bisa juga dihukum dengan alasan karena telah menodai agama?;," tanyanya.

Nelson menuturkan, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, berdasarkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE bentuk maupun tujuannya harus membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA, bukan karena akibatnya yang ‘membuat orang lain menjadi benci dengan orang yang berbuat’.

Sehingga jika dikaitkan dengan kasus ini, promo minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang memiliki nama “Muhammad” dan “Maria”, tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana pasal ini. Penggunaan ketentuan pidana dalam UU ITE tanpa mengindahkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE kembali memperlihatkan ketidakpatuhan penyidik terhadap ketentuan yang dibuat oleh Kapolri.

Keempat, terdapat serangkaian pelanggaran prosedur hukum acara pidana dalam penanganan kasus ini. Sebagaimana telah disinggung di atas, Penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan “mengamankan” EJD, NDP, DAD, EA, AAB dan AAM untuk diperiksa sebagai saksi.

Dalam KUHAP tidak dikenal tindakan yang disebut “mengamankan”, yang dikenal adalah upaya paksa dalam bentuk penangkapan (Pasal 1 angka 20 KUHAP) yang hanya boleh dilakukan terhadap seorang tersangka. Sehingga berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa 6 orang pekerja Holywings ditangkap sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menetapkan ketentuan mengenai penetapan tersangka yang tidak hanya berdasarkan 2 alat bukti, namun juga ditambah dengan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya.
Kelima, dalam beberapa pemberitaan, ditemukan fakta bahwa pihak Holywings akan memberikan sanksi berat terhadap 6 pekerjanya yang ditetapkan sebagai tersangka.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Artikel Terkait

Terkini

Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara

Jumat, 27 Januari 2023 | 16:03 WIB

Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:55 WIB

Kapolres Pukul dan Tendang Anak Buah Hingga Terkapar

Jumat, 27 Januari 2023 | 11:14 WIB

Akhlak Baik

Jumat, 27 Januari 2023 | 06:26 WIB
X