• Rabu, 10 Agustus 2022

Kasus Holywings, LBH Jakarta Nilai Tindakan Polisi Reaktif, Prematur, dan Melestarikan Pasal Karet

- Selasa, 28 Juni 2022 | 09:12 WIB

HARIANTERBIT.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik tindakan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan yang menangkap dan menetapkan 6 pekerja Holywings sebagai tersangka dengan menggunakan berbagai pasal karet.

"Proses hukum tersebut merupakan tindakan reaktif karena tekanan massa, prematur, dan menambah panjang daftar korban penerapan eksesif pasal karet mulai dari pasal ‘ujaran kebencian’, penodaan agama, dan kabar bohong," ujar Kepala Advokasi dan pengacara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora dalam keterangannya, Selasa, 28 Juni 2022.

Nelson memaparkan, pihaknya berpendapat proses hukum terhadap para pekerja Holywings bermasalah atas alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, polisi bertindak reaktif dan menunjukkan standar ganda jika dibandingkan dengan penanganan kasus-kasus lain. Kasus ini merupakan kasus kedua dalam satu bulan ini setelah sebelumnya polisi bertindak reaktif dalam kasus ‘rendang babi’ karena viral di media sosial.

Baca Juga: Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Sebaliknya, kepolisian kerap menolak laporan, misalnya penolakan Polresta Banda Aceh terhadap seorang Perempuan korban pemerkosaan dengan alasan belum vaksin COVID-19 atau penolakan anggota Polsek Pulogadung atas laporan korban perampokan.

Penangkapan para pekerja Holywings berdasarkan laporan anggota kepolisian (Laporan Model A) juga membuktikan bahwa kepolisian mendefinisikan sendiri kerugian akibat tindakan yang dituduhkan kepada para pekerja Holywings dan kepolisian seolah-olah bertindak sebagai korban.

Penerapan pasal-pasal karet eksesif ditambah dengan laporan/pengaduannya dibuat oleh anggota kepolisian sendiri menambah bukti subjektifitas aparat dalam penegakan hukum pidana.

Kedua, para pekerja Holywings dituduh melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pasal ini diselipkan ke dalam KUHP melalui Pasal 4 UU 1/PNPS/1965. Sehingga sebelum seseorang dijatuhi pidana berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 terlebih dahulu harus ada tindakan dari Menteri Agama bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, persyaratan formil-administratif dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum Pasal 4 dapat diterapkan. Namun hal tersebut tidak dilakukan dalam kasus ini sehingga proses hukum menjadi sewenang-wenang karena prematur.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Artikel Terkait

Terkini

8 Ide Kencan Seru Ala Drama dan Variety Show Korea

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:12 WIB

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Selasa, 9 Agustus 2022 | 19:13 WIB

LPSK Datangi Bareskrim: Mau Berkoordinasi

Selasa, 9 Agustus 2022 | 12:58 WIB

Ash dan Aish Episode 1: Aish Kabur dari Rumah!

Selasa, 9 Agustus 2022 | 12:31 WIB
X