• Sabtu, 1 Oktober 2022

Partai Buruh Daftarkan JR UU PPPP ke MK

- Rabu, 22 Juni 2022 | 09:57 WIB

HARIANTERBIT.COM - Partai Buruh bersama elemen serikat buruh dan petani menolak dengan telah dikeluarkannya nomor dari revisi UU PPP. Oleh karenanya Partai Buruh bakal ajukan Judicial Review (JR)!revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (23/6/2022) besok.

"Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini," kata Said Iqbal, Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Said menegaskan, Partai Buruh akan mengajukan judicial review secara formil dan materiil. Ada beberapa alasan mengapa kaum buruh menolak UU PPP. Pertama, revisi UU PPP hanya akal-akalan politik dari pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenaran dari putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Baca Juga: Mendagri: DOB Papua untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

"Jadi diakal-akali agar omnibus law dibenarkan dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan, yang tujuannya adalah untuk melegalkan UU Cipta Kerja," jelasnya.

Alasan kedua, revisi UU PPP hanya mengulang kembali metode pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. Kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik yang meluas. Bahkan proses revisinya hanya berlangsung selama 10 hari.

"Bagaimana mungkin ibu dari sebuah undang-undang dibuat hanya 10 hari. Padahal Undang-Undang ini adalah dasar dari pembentukan Undang-Undang. Tetapi dibahas dengan cara kejar tayang," ujarnya.

Alasan ketiga, bisa dipahami jika Undang-Undang ini cepat sekali dibahas. Karena Ketua Panja Baleg dan anggotanya adalah muka-muka yang membahas omnibus law UU Cipta Kerja, yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi cacat formil.

Keempat, revisi UU PPP menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ada satu pasal yang menyatakan dalam waktu 2 x 7 hari setelah sidang paripurna, sebuah produk Undang-Undang bisa dilakukan perbaikan.

Dijelaskan Said, sidang paripurna adalah puncak pembahasan. Setelah itu tidak boleh ada revisi. Dengan demikian, ketentuan ini hanya mengakali apa yang pernah terjadi dalam UU Cipta Kerja. Ada jumlah halaman dan pasal yang berubah, bahkan patut diduga mengubah makna beberapa pasal yang telah disepakati.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Curi Belasan Motor, Anak Artis Dangdut Ditangkap Polisi

Jumat, 30 September 2022 | 20:05 WIB

Menangis, Putri Candrawathi Titip Anak-anaknya

Jumat, 30 September 2022 | 19:18 WIB

Penegasan Kapolri soal Penahanan Putri Candrawathi

Jumat, 30 September 2022 | 18:17 WIB

Putri Candrawathi Ditahan Polisi, Begini Katanya

Jumat, 30 September 2022 | 17:03 WIB

Akhirnya, Putri Candrawathi Ditahan Polisi

Jumat, 30 September 2022 | 15:22 WIB

Miris! Polisi Ungkap Lesti Kejora 2 Kali Alami KDRT

Jumat, 30 September 2022 | 11:59 WIB
X