• Selasa, 28 Juni 2022

Benarkan Pernyataan Megawati, RR: Presidential Threshold 20% itu Kudeta terhadap Konstitusi UUD 45

- Rabu, 22 Juni 2022 | 08:49 WIB
Tokoh nasional Rizal Ramli
Tokoh nasional Rizal Ramli

HARIANTERBIT.com - Tokoh nasional DR Rizal Ramli, membenarkan pernyataan mantan Presiden Megawati soal sistem presidensial. Untuk itu, Rizal Ramli meminta agar Threshold 20% dicabut dan menjadi Nol persen sesuai UUD45 dan sistem presidensial.

"Mbak Megawati benar! Tapi seharusnya konsekuen dan konsisten bahwa kalau sistem Presidensial maka tidak perlu ada Threshold (Nol persen). Tanpa disadari oleh elite politik dan kelompok strategis dan civil society, sesungguhnya adanya Threshold presidensial 20 persen adalah Kudeta merangkak terhadap Konstitusi UUD45 dan sistem Presidensial. Para intelektual, pakar kenegaraan dan ahli konstitusi mengungkapkan bahwa Threshold adalah Kudeta konstitusi terhadap sistem presidensial dan UUD 1945," kata DR Rizal Ramli (RR) mengingatkan semua pihak.

RR yang merupakan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur itu menghimbau agar seluruh civil society, elite politik dan elite strategis sadar bahwa Threshold (20%) adalah Kudeta konstitusi terhadap sistem presidensial dan UUD 1945.

Baca Juga: Anwar Usman Harus Mundur dari MK? Begini Kata Fajar Laksono

Mantan Menko Kemaritiman itu meminta semua pemangku kepentingan agar Threshold 20% dicabut dan menjadi Nol persen sesuai UUD45 dan sistem presidensial, bukan seperti saat ini dimana Threshold diberlakukan, padahal itu kudeta merangkak terhadap Konstitusi UUD45 dan penyimpangan berat terhadap sistem presidensial.

Sebelumnya Megawati dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022), mengatakan tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensil

"Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung, lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi. Tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes!" kata Megawati di hadapan Jokowi dan peserta Rakernas PDIP.

Sementara cendekiawan Yudi Latif PhD mengingatkan tidak ada threshold dalam UUD 45.

"Mana ada Negara yang terapkan Presidensialisme dengan dibatasi Presidential Threshold," ujarnya.

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Prof Dr Saiful Mujani menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang berlaku di Indonesia sejatinya menyimpang dari prinsip presidensialisme.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 08:34 WIB

Jakarta Potensi Berawan Selasa Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 06:16 WIB

Makanan Organik untuk Hidup Sehat Berkualitas

Senin, 27 Juni 2022 | 22:29 WIB

Selamat! Son Ye Jin Hamil Anak Pertama

Senin, 27 Juni 2022 | 18:10 WIB
X