• Jumat, 7 Oktober 2022

Atur Pemenang Pilpres, Oligarki Harus Dimatikan

- Selasa, 21 Juni 2022 | 10:36 WIB
Ilustrasi Pilpres
Ilustrasi Pilpres

Jakarta, HanTer - Keberadaan oligarki selama dua kali pemilu telah membuat masyarakat jengah dengan pemilihan presiden yang calonnya diatur sedemikian rupa, mulai dari jumlahnya hingga hasil perhitungan suaranya. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, oligarki memiliki kemiripan dengan mafia pengatur skor di pertandingan sepak bola. Sehingga mafia tersebut bisa mengatur siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah dalam pertandingan sepak bola.

"Dalam sepak bola tanah air ada (mafia) pengatur skor pertandingan. Dalam pilpres pun ada mereka (oligarki) yang memainkan dramanya," ujar Jerry di Jakarta, Senin (20/6/2022).

Baca Juga: MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur Sebagai Ketua

Menurutnya, salah satu bentuk pengaturan yang dilakukan oligarki di pilpres, terlihat dari capres yang dimunculkan tak memiliki kompetensi namun punya popularitas tinggi. "Jadi yang lemah dan tak punya anggaran tapi populer, pasti direkrut. Jadi ada deal politik saat si capres boneka yang dibayar oligarki maju pilpres," tuturnya.

Yang pasti, lanjut Jerry, pengaturan pilpres di bawah kendali oligarki bakal memberikan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Di samping masyarakat tak punya kebebasan dalam memilih pemimpin yang layak, juga dapat merugi secara ekonomi ke depannya.

"Jika si capres boneka menang, maka proyek besar akan dikelola oleh kelompok oligarki ini dan menjadi bagian kemenangan mereka," tandasnya.

Baca Juga: Prabowo-Muhaimin, Ganjar-Puan dan Anies-AHY Bakal Tarung di Pilpres

Sementara itu, peneliti senior Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin menambahkan, definisi oligarki memang bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif ditentukan oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah oligarki berasal dari kata dalam bahasa Yunani.

"Dalam kasus rezim Jokowi yang utang negara membumbung tinggi, korupsi merajalela, tapi beban rakyat makin berat dihimpit oleh pajak dan biaya hidup mahal itu lebih tepat disebut Atucrat elected yaitu rezim Otoriter tapi dari pemilu baik awalnya terpilih secara fair atau pemilu yang curang semacam Diktator Ferdinand Marcos di Philipina, dan sebagainya tetapi lebih tepat lagi saat ini disebut Rezim Kleptocracy," ujarnya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

PN Jakarta Selatan Siap Gelar Sidang Ferdy Sambo

Rabu, 5 Oktober 2022 | 23:06 WIB

Polda Riau Ringkus Pelaku Pembuatan Bom Botol

Rabu, 5 Oktober 2022 | 19:29 WIB
X