• Jumat, 7 Oktober 2022

Terkait Tarif Integrasi; Dishub Tunggu Persetujuan Pimpinan DPRD

- Selasa, 14 Juni 2022 | 23:51 WIB
Ilustrasi MRT
Ilustrasi MRT


Jakarta, HanTer - "Pemprov DKI menunggu persetujuan dari pimpinan dewan karena gubernur sesuai surat ditujukan ke pimpinan dewan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa (14/6/2022)

Mengingat masih menunggu persetujuan pimpinan DPRD DKI, maka integrasi tarif belum dapat diterapkan akhir Juni 2022.

"Belum bisa ditetapkan karena masih menunggu surat persetujuan. Begitu ada persetujuan, kami bisa langsung buat timeline (jadwal) untuk ke depan," ucap Syafrin.

Apabila disetujui oleh pimpinan DPRD DKI, maka Pemprov DKI akan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur DKI yang dibuat sekitar satu minggu setelah disetujui pimpinan DPRD DKI.

Setelah ada aturan hukum, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi selama dua minggu sebelum diimplementasikan.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI sudah mengantongi rekomendasi persetujuan dari Komisi B DPRD DKI.

Adapun alurnya adalah rekomendasi itu kemudian dibawa kepada pimpinan DPRD DKI untuk disetujui.

Komisi B DPRD DKI juga menyepakati evaluasi setiap enam bulan soal integrasi tarif itu.

Syafrin lebih lanjut menjelaskan apabila di setiap stasiun MRT atau LRT Jakarta sudah terkoneksi dengan layanan TransJakarta, maka otomatis sistem akan terintegrasi optimal karena sudah terhubung teknologi.

"Sejak September 2021 sudah dilakukan pemutakhiran terkait dengan sistem yang ada di layanan yang di halte maupun yang di stasiun," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya masih memerlukan tambahan mesin pembaca di beberapa gerbang MRT dan LRT Jakarta sehingga bisa membaca kartu uang elektronik dan kode batang QR melalui aplikasi Jaklingko.

Rekomendasi lain dari Komisi B DPRD DKI yakni agar penerima manfaat integrasi tarif itu diperluas untuk 16 kelompok masyarakat di DKI agar mereka gratis menerima integrasi tarif itu.

Adapun 16 kelompok masyarakat itu di antaranya PNS DKI, pensiunan PNS DKI, tenaga kontrak DKI, penerima Kartu Jakarta Plus (KJP).

Kemudian, karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun, warga KTP Kepulauan Seribu, penerima beras miskin, anggota TNI-Polri, veteran, penyandang disabilitas, warga lanjut usia, marbot masjid dan mushola, PAUD, jumantik, hingga PKK. 

Editor: Zamzam Terbit

Tags

Terkini

PN Jakarta Selatan Siap Gelar Sidang Ferdy Sambo

Rabu, 5 Oktober 2022 | 23:06 WIB

Polda Riau Ringkus Pelaku Pembuatan Bom Botol

Rabu, 5 Oktober 2022 | 19:29 WIB
X