Terkait Kasus Impor Baja; Kejagung Usut Dugaan Terlibatan Pihak Bea Cukai

- Selasa, 31 Mei 2022 | 22:19 WIB
Jumper pers terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi impor baja
Jumper pers terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi impor baja


Jakarta, HanTer - Selain menetapkan enam perusahaan tersangka kejahatan korporasi, tim penyidik pidsus Kejagung bakal mengusut dugaan keterlibatan pihak bea cukai terkait kasus dugaan korupsi impor baja.

"Tentunya penyidik telah memeriksa pihak bea cukai," ujar
Dirdik pada Jampidsus Supardi dalam jumpa pers di Kejagung, Selasa (31/5/2022).

Mantan penyidik KPK itu menjelaskan keterkaitan pihak bea cukai mengingat jumlah kuota baja yang diimpor melebihi kuota yang disetujui kementerian perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut Supardi yang didampingi Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana membenarkan pihaknya telah menetapkan enam perusahaan tersangka korporasi.

Enam korporasi antara lain PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU.

Supardi menjelaskan peranan dari keenam tersangka korporasi tersebut, yakni pada kurun waktu tahun 2016-2021, masing-masing dari keenam tersangka korupsi tersebut mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia milik tersangka dengan inisial BHL.

Untuk meloloskan proses impor tersebut, tutur Supardi melanjutkan, tersangka BHL dan T mengurus Surat Penjelasan (Sujel) di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan melalui tersangka Tahan Banurea atau TB yang menjabat sebagai Kasubag TU Direktorat Impor Periode 2017-2018.

Hal tersebut dilakukan oleh BHL dan T untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari Pelabuhan/dari Wilayah Pabean, seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN.

Adapun sejumlah perusahaan BUMN yang disebutkan oleh Supardi dalam penjelasannya adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), dan PT. Pertamina Gas (Pertagas).

"Dengan Sujel tersebut maka pihak Bea dan Cukai mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang diimpor oleh keenam Tersangka Korporasi," kata Supardi.

Berdasarkan Surat Penjelasan yang diterbitkan Direktorat Impor pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan maka importasi besi atau baja dan baja paduan dari China yang dilakukan oleh keenam Tersangka Korporasi dapat masuk ke Indonesia melebihi dari kuota impor dalam PI (Persetujuan Impor) yang dimiliki oleh keenam Tersangka Korporasi.

"Setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke wilayah Indonesia, keenam tersangka korporasi menjual ke pasaran dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing," tuturnya.

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung menilai bahwa perbuatan keenam Tersangka Korporasi tersebut menimbulkan kerugian Sistem Produksi dan Industri Besi Baja Dalam Negeri, atau kerugian perekonomian negara.

Perbuatan yang dilanggar oleh keenam Tersangka Korporasi bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan syarat pengecualian perijinan impor yang diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan.

Akibat perbuatannya, 6 (enam) Tersangka Korporasi disangka melanggar, kesatu, primairnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman:

Editor: Zamzam Terbit

Tags

Terkini

J Hope BTS Bagikan Spoiler Kegiatannya, Proyek Apa?

Kamis, 9 Februari 2023 | 09:00 WIB

Pelatihan Ternak Jangkrik ala Mak Ganjar Bandung

Kamis, 9 Februari 2023 | 07:50 WIB

LSP EMI Siap Cetak SDM Berkompeten

Rabu, 8 Februari 2023 | 21:19 WIB

Beda Nasib Aplikasi JAKI dan Lapor Gub

Rabu, 8 Februari 2023 | 14:58 WIB
X