• Selasa, 28 Juni 2022

SDR: KPK Harus On The Track Usut Tuntas Formula E Agar Terang Benderang

- Senin, 16 Mei 2022 | 11:08 WIB
Ilustrasi KPK (YouTube KPK RI)
Ilustrasi KPK (YouTube KPK RI)

Jakarta, HanTer - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) sangat mengapresiasi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memastikan penyelidikan Formula E berjalan dan akan diusut tuntas.

Namun, kata Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto, sedari awal pihaknya mengingatkan KPK agar memproses sebelum pelaksanaan kegiatan Formula E agar kredibilitas KPK terjaga.

"Sebab tahapan pembiayaan Formula E ada pemaksaan dan menyalahi aturan dalam tatanan penggunaan keuangan terutama APBD dan sangat dipaksakan," tegas Hari di Jakarta, Senin (16/5/2022).

Baca Juga: Lebarkan Sayap dan Berdayakan UMKM, PBA Bakal Buka Kafe di Jakarta

Menurutnya, dari Pergub No 83 tahun 2019 tentang penugasan PT Jakpro sebagai penyelenggara Formula E. Motif politis maupun pemenuhan komitmen juga menjadi satu kesatuan.

"Motif politis tentunya nama Gubernur DKI Jakarta yang menjadi taruhan sukses tidaknya penyelenggaraan," kata dia.

Dikatakannya, untuk pemenuhan komitmen dan sangat dipaksakan adalah ketika ada ijon melalui keterangan dari pemeriksaan Ketua DPRD DKI yang menegaskan terkait pinjaman Kadispora ke Bank DKI sebesar 180 M yang diinstruksikan lewat surat dari Gubernur DKI Jakarta. Sekarang semakin terbuka kasusnya tentang dugaan ijon.

"KPK harus on the track dalam mengusut Formula E dan secara teknis bisa saja tetap jalan selama proses hukum berjalan, namun pemanggilan Gubernur DKI, Kadispora dan Bank DKI juga penting agar terang benderang pembiayaan Formula E sedari awal," jelasnya.

Kata dia, apakah laporan PT Jakpro yang mendapat mandat melalui Pergub No 83 tahun 2019 oleh Gubernur DKI Jakarta perlu disampaikan ke publik terkait pembayaran Commitment Fee ke pihak FEO. Apalagi PT Jakpro pernah didampingi Bambang Widjojanto mewakili Pemprov DKI ke KPK menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E pada selasa siang (9/11/2021). Baiknya KPK juga menjelaskan dokumen apa saja yang diserahkan PT Jakpro setebal 1000 halaman.

"Laporan setebal 1000 halaman apakah cukup mewakili keterangan Gubernur DKI Jakarta, Bank DKI dan Kadispora DKI Jakarta," bebernya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 08:34 WIB

Jakarta Potensi Berawan Selasa Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 06:16 WIB

Makanan Organik untuk Hidup Sehat Berkualitas

Senin, 27 Juni 2022 | 22:29 WIB

Selamat! Son Ye Jin Hamil Anak Pertama

Senin, 27 Juni 2022 | 18:10 WIB
X