• Kamis, 26 Mei 2022

Survei Opini Pemudik Soal Vaksin, MSI: Mayoritas Ingin Pemerintah Segera Tindaklanjuti Putusan Vaksin Halal MA

- Sabtu, 14 Mei 2022 | 07:41 WIB

Jakarta, HanTer - Sebagian besar responden pemudik Muslim mendukung adanya putusan Mahkamah Agung (MA) 14 April 2022 yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyediakan vaksin halal yang dikhususkan bagi umat Islam.

Hal itu disampaikan Media Survei Indonesia (MSI) dalam rilis survei bertajuk “Survei Opini Pemudik tentang Vaksin Halal”, di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2022).
MSI bekerjasama dengan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melakukan survei pada 1 – 7 Mei 2022. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner yang tersimpan di aplikasi.

Menurut Direktur MSI Asep Rohmatullah, mayoritas responden (87.8%) mendukung adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Hanya 1.1% responden yang menolak. Namun sayangnya, kata Asep, putusan MA nomor 31 P/HUM/2022 tersebut baru diketahui kurang dari seperempat responden (22.7%).

Baca Juga: IDI: Segera Bawa ke RS Bila Anak Tunjukkan Gejala Hepatitis Akut

Dukungan publik, lanjut Asep, semakin dikuatkan dengan pendapat sebagian besar responden (78%) yang mengaku sangat kecewa apabila pemerintah tidak menjalankan putusan MA.

“Sebanyak 78.4% responden menyatakan sangat kecewa bila pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang telah mewajibkan penyediaan vaksin halal untuk masyarakat Muslim. Hanya 7.6% responden yang mengatakan tidak kecewa. Sisanya, 14% tidak tahu/tidak menjawab,” tandas Asep.

Asep menegaskan, pemerintah akan terancam kehilangan kepercayaan publik apabila tidak segera menjalankan putusan MA. Hal ini terkonfirmasi bahwa mayoritas responden (89.7%) lebih banyak memilih pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah akan kehilangan kepercayaan jika tidak menjalankan putusan MA dibanding pendapat sebaliknya yang menyatakan pemerintah tidak akan kehilangan kepercayaan publik jika tidak menjalankan putusan MA (2.4%).

“Bahkan hasil survei menunjukkan ada 57.8% responden yang sangat/cukup percaya jika ada mafia vaksin yang bermain, efek dari lambatnya pemerintah mengeksekusi putusan MA. Yang kurang/tidak percaya sebanyak 24%. Tidak menjawab, 18.1%,” ungkapnya.

Selain itu, Asep mengutarakan hampir semua responden (92.3%) juga setuju dan mendukung pendapat Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam yang mengatakan vaksin haram tidak boleh lagi digunakan dengan alasan apapun pasca adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah vaksin halal untuk masyarakat muslim. Hanya 0.2% yang tidak setuju dan tidak mendukung.
“Mayoritas responden (92.3%) setuju dan mendukung sikap MUI. Hanya 0.2% yang tidak setuju dan tidak mendukung. Sisanya, 7.6% tidak tahu/tidak menjawab,” terang Alumni UIN Jakarta ini.

Pendapat responden terhadap sikap MUI ini, lanjut Asep semakin ditegaskan dengan hampir seluruh responden (92.9%) yang juga setuju dan mendukung sikap Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terkait kewajiban pemerintah menyediakan vaksin halal dan menghentikan vaksin haram untuk warga Muslim. Sisanya, 0.4% tidak setuju dan tidak mendukung sikap YKMI.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Banyak Pohon Tumbang di Tangerang

Kamis, 26 Mei 2022 | 13:43 WIB
X