• Kamis, 26 Mei 2022

Pemkot Bogor Kalah di PTTUN, Pemilik Ambil Alih Hak Pengelolaan Pasar TU

- Jumat, 13 Mei 2022 | 15:02 WIB

Jakarta, HanTer – Pemerintah Kota (Pemkot) yang selama ini bersikap arogan, akhirnya keok di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Pasalnya, dalam amar putusan PTTUN telah membatalkan atau mencabut Surat Nomor: 511/2508-Hukham tertanggal 7 Mei 2021, Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelola Pasar Teknik Umum (TU).

“Berdasarkan amar putusan majelis hakim PTTUN, perkara nomor: 53/B/2022/ PT.TUN.JKT telah membatalkan sekaligus memerintahkan Pemkot mencabut surat pengambialihan. Artinya, Pemkot sudah tidak punyak kewenangan apapun untuk mengelola pasar TU, apalagi hanya berdasarkan perjanjian bodong. Jadi, alangkah naifnya Pemkot melaksanakan perjanjian bodong tanpa kop surat yang dijadikan alasan untuk mengelola pasar,” ujar kuasa hukum PT. Galvindo Ampuh Rusmin Effendy, SH, MH kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga: Peringatan Hari Buruh, 5.260 Petugas Gabungan Dikerahkan ke GBK

Menurut Rusmin, putusan PTTUN pada tanggal 18 April 2022 telah memiliki kekuatan hukum tetap dan semua pihak harus mentaati putusan majelis hakim, meski pun ada upaya hukum kasasi. Karena itu, kemenangan PTTUN ini sekaligus membuktikan betapa amburadulnya kinerja Pemkot Bogor, khususnya dalam penataan pasar-pasar yang ada di kota bogor dan menyisahakan banyak persoalan khususnya soal pungli dan premanisme sebagaimana terungkap saat kunjungan presiden Jokowi ke pasar Bogor belum lama ini.

“Bagi saya kemenangan ini sebagai kado untuk menghantarkan Pemkot ke pengadilan akherat. Babak selanjutnya adalah membongkar praktik pungli yang terjadi di Pemkot Bogor, termasuk pemalsuan surat untuk mengambilalih secara sewenang-wenang hak pengelolaan pasar serta mark-up pembebasan lahan Angkahong Jambu dua yang pernah di SP3 harus dibuka Kembali,” kata dia.

Rusmin menjelaskan, semua data dan bukti-bukti Pemkot sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, termasuk pemalsuan surat perjanjian bodong dan penyerobotan lahan pasar TU serta praktik pungli dengan memungut uang sewa hak pengelolaan pasar.

"Selama setahun ini kami sudah dirugikan dan saatnya menuntut ganti rugi atas apa yang sudah dilakukan Pemkot. Mereka yang terlibat bisa dikenakan Pasal 263, 167, 385, 551 dan Pasal 368 KUHP. Jadi kita lihat saja nanti, bagaimana proses hukum lanjutan. Saya pastikan oknum-oknum Pemkot pasti tersandung kasus pidana,” tegas dia.

Pemilik Pasar TU

Rusmin menambahkan, kliennya adalah pemilik sah lahan dan bangunan Pasar TU yang sudah di beli dari masyarakat dan sudah ada pelepasan hak dari masyarakat ke perusahaan melalui Akta Notaris. 

“Kalau bicara legalitas tanah dan bangunan sudah clear, tidak ada masalah. Bahkan sebagai syarat membangun pasar, lahan yang sudah dibeli dari masyarakat sudah dilakukan pelepasan hak ke PT Galvindo Ampuh kemudian dijadikan HPL. Kemudian diatas lahan HPL 54 tersebut terbitlah Sertifikat HGB 2343. Jadi, apa yang diklaim Pemkot soal HPL 54. Kalau tidak ngerti masalah hukum cari pakar hukum,” tegas dia.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Banyak Pohon Tumbang di Tangerang

Kamis, 26 Mei 2022 | 13:43 WIB
X