Ombudsman Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima BSU

- Jumat, 22 April 2022 | 22:14 WIB
 
 
HARIANTERBIT.com - Pemerintah diminta untuk melakukan validasi secara ketat terhadap calon penerima program bantuan subsidi upah (BSU) kepada para pekerja.
 
Asisten Ombudsman Ichwan Aulia mengatakan validasi penting dilakukan agar tidak ada lagi calon penerima yang gagal mendapatkan BSU. 
 
Sesuai data pada tahun 2021 terdapat sekitar 700 ribu calon penerima yang gagal mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. 
 
 
"Pada tahun 2021 data gagal menerima BSU ada 758.327 dari total calon penerima 8.283-364. Pada tahun 2022 calon penerima BSU 8,8 juta orang dengan anggaran Rp 8,8 triliun, Kemnaker agar meminimalisir data gagal bayar," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (22/4/2022). 
 
Kasus gagal bayar ini akan merugikan pekerja hanya karena proses validasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
 
 
"Ini kan akhirnya merugikan dari pekerja itu sendiri yang mereka seharusnya telah menerima namun gagal bayar namun dalam satu perusahaan ada yang sudah menerima kemudian ada yang belum hanya karena gagal bayar. Baik itu dengan kasus yang rekeningnya mati kemudian rekening yang invalid yang perlu dilakukan evaluasi dari manakah dan BPJS Ketenagakerjaan," tandas dia. 
 
Ombudsman menekankan agar Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS melakukan verifikasi dan validasi kepada pekerja-pekerja yang menjadi calon penerima. Ombudsman Ichwan juga meminta pekerja informal dapat menikmati BSU tahun 2022. 
 
 
"Agar BSU tahun 2002 ini memasukkan sektor-sektor informal kemudian juga mereka pekerja bukan penerima upah.  Termasuk juga mereka pekerja lepas seperti ojol dan lain-lain. Dengan hal ini agar mereka para pekerja maupun buruh ini menerima manfaat BSU," pungkas Ichwan. ***
 
 

Editor: Yuli Terbit

Tags

Terkini

Polisi Peras Polisi Diungkap Polisi

Sabtu, 4 Februari 2023 | 17:31 WIB

Tokoh Muda NU Bela OJOL, Tolak Bayar ERP

Jumat, 3 Februari 2023 | 21:08 WIB

Waka Komisi IX: Butuh Tindakan Tegas Atasi Kasus TPPO

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:55 WIB
X