• Jumat, 19 Agustus 2022

Setop Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK, PKS Kota Bekasi Bakal Panggil Plt. Wali Kota

- Jumat, 25 Maret 2022 | 21:02 WIB
anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary.
anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary.

Bekasi, HanTer – Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pemberhentian Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM) Berbasis NIK mendapatkan banyak sorotan. Salah satunya, dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary.

Sebelumnya, diketahui dalam surat Walikota nomor : 440/2169/DINKES pada tanggal 23 Maret 2022 yang didalamnya terdapat informasi yang mengatakan bahwa terhitung Tanggal 1 April 2022 Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK dihentikan kerja samanya.

“Kebijakan Penghentian LKM NIK kami nilai terlalu prematur karena Kota bekasi masih belum mencapai UHC (Universal Health Coverage) yang tingkat pencapainnya baru 85% penduduk Kota Bekasi memiliki BPJS. Sedangkan untuk mencapai UHC dibutuhkan tingkat kepesertaan mencapai 95 persen,” ucap Dewan dari Daerah Pemilihan Jatiasih dan Jatisampurna.

Baca Juga: Polda Metro Tangkap Dea OnlyFans Terkait Dugaan Kasus Konten Pornografi

Padahal, menurut Latu, tahun 2022 dianggarkan Rp64 miliar untuk Jamkesda, dengan target peserta sebanyak 235.371 jiwa.

“Memang direncanakan akan ada penambahan kepesertaan BPJS sebanyak 169,869 jiwa pada bulan Maret sampai April, tapi hal itu baru bisa menaikan angka 90 persen dari UHC dan masih dibutuhkan 136.652 jiwa peserta baru lagi untuk mencapai 95 persen dan mencapai UHC,” jelasnya.

Kondisi inilah yang Menurut Bang Jampang – sapaan akrab Latu Har Hary, agar pemerintah Kota Bekasi masih harus terus memberikan layanan LKM-NIK sebagai pendamping bagi mereka yang belum memiliki BPJS atau memiliki BPJS tapi iurannya tertunggak dan belum menjadi kepesertaan BPJS PBI APBD.

Baca Juga: Federasi Guru Independen Indonesia Dukung AHY Jadi Capres 2024

“Kami di Komisi IV tentu sangat mendukung Kota Bekasi untuk percepatan UHC, tapi melihat kondisi di lapangan tentunya kita juga jangan terlalu terburu-buru melepas kebijakan LKM-NIK,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pelayanan di Outlet Samsat ITC Depok Terganggu

Jumat, 19 Agustus 2022 | 12:04 WIB
X