Pembongkaran Ruko Niaga Pluit Berdampak ke Pasar Tumpah, Ini Kata Komisi VI DPR RI

HARIANTERBIT.com - Pemprov DKI Jakarta akhirnya membongkar bangunan di Ruko Niaga Pluit, Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara dan Z-8 Selatan, RT 011/RW 03 Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

Pembongkaran sempat diwarnai aksi penolakan pemilik tempat usaha, penyewa, pekerja dan warga setempat hingga hari kedua pembongkaran, Kamis 25 Mei 2023.

Mereka bahkan menggeruduk ruko ketua RT Riang Prasetya alias Paul yang dianggap tidak pernah berdialog soal pelanggaran bahu jalan yang dilakukan pemilik tempat usaha.

Baca Juga: Jadi Tanggung Jawab Prabowo Subianto, Food Estate Mangkrak, Anggaran 1,5 Triliun Terbuang Sia sia

Sambil membawa spanduk berukuran besar, mereka jalan kaki dari ruko menuju kantor Riang. Mereka berteriak sambil menabuh ember plastik, meminta Riang untuk keluar dari kantornya.

"Kami pemilik UMKM dan karyawan-karyawan sudah berdagang di sini sejak 2003, sebelum Riang Prasetya menjabat. Jangan bersembunyi, keluarlah, berdialog dengan warga UMKM dan karyawan," bunyi salah satu spanduk.

"Dicari! Ketua RT Riang Prasetya alias Paul. Menghilang karena tidak mau bermusyawarah dengan warga dan UMKM RT 011/RW 03," bunyi spanduk lainnya.

Baca Juga: Kejagung Didukung Bongkar Kasus yang Diduga Libatkan Ketum Parpol dan 5 Menteri Jokowi

“Sampai tugas RW, Lurah, Camat, Wali Kota dan Gubernur diambil semua, jangan serakah anda Cuma RT,” tulis spanduk yang terpasang disalah satu ruko.
Salah satu peserta aksi, Romawi (43) mempertanyakan kenapa pembongkaran baru dilakukan sekarang. Padahal mereka sudah tiga tahun bekerja di ruko tersebut.

"Kami karyawan semua. Harusnya pemerintah senang karena kami tidak harus ke luar negeri untuk cari uang. Di sini kami ada kerjaan walau gaji seberapa. (Kalau dibongkar) kami kasih makan (keluarga) pakai apa?" teriaknya penuh amarah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto yang hadir disela-sela pembongkaran menyatakan keprihatinannya. Legislator PDI Perjuangan dari daerah pemilihan DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu ini mengaku sudah menyerap aspirasi warga disana.

Baca Juga: 98 Persen Pendapatan Adaro Energy Milik Garibaldi Thohir, Kakak Menteri BUMN Erick Thohir dari Energi Kotor

“Nah, kalau kita lihat yang pertama pembongkaran ini banyak membunuh usaha rakyat, membunuh UMKM juga. Jadi kalau mereka memang melanggar, disisi pelanggaran mengenai bahu jalan. Tetapi pemerintah lupa menyelesaikan masalah yang timbul akibat pembongkaran tersebut,” tegasnya, Kamis (25/5/2023).

Ditambahkan, jangan hanya melihat ruko atau pemilik usahanya. Di sekitar lokasi tersebut terdapat pula seribuan UMKM yang berjualan. “Jadi banyak usaha-usaha UMKM, usaha rakyat itu sekarang turun omzetnya, bahkan banyak yang berhenti berjualan,” bebernya.