Sri Mulyani Jawab Isu Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Ternyata Begini Kronologinya

Sri Mulyani menuturkan kronologi isu transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

 

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 27 Maret 2023, Sri Mulyani menjelaskan awal mula isu transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun. 

 

 

Sri Mulyani mengatakan. Pada 8 Maret 2023 Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan di media bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp300 triliun berdasarkan laporan PPATK.

 

"Kami kaget karena mendengarnya di media. Kami cek kepada Pak Ivan tidak ada surat 8 Maret ke Kemenkeu," katanya di Gedung DPR RI.

 

Kemudian pada Kamis, 9 Maret 2023 Kemenkeu menerima surat dari PPATK. Surat tersebut tertanggal 7 Maret 2023.

 

Surat berisi 36 halaman lampiran dengan 196 surat mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023.

 

"Tidak ada data mengenai nilai uang. Kami tetap bingung. Menerima surat tapi belum ada angkanya. Saya minta kepada Pak Ivan surat yang ada angkanya di mana," beber Sri Mulyani. 

 

 

Kemudian pada Senin, 13 Maret 2023 PPATK mengirim surat ke Kemenkeu. Tetdapat lampiran 43 halaman yang berisi daftar sebanyak 300 surat. 

 

"Di situ ada angka Rp349 triliun," ujar Sri Mulyani. 

 

Sri Mulyani menjelaskan dari 300 surat, 100 surat PPATK ke aparat penegak hukum (APH) lain. Surat tersebut dengan nilai transaksi Rp74 triliun. 

 

Kemudian 65 surat dengan nilai transaksi Rp253 triliun. Sri Mulyani menyebut surat tersebut berisi data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu. 

 

Lalu 135 surat dengan nilai transaksi Rp22 triliun. Dari nilai tersebut Rp18,7 triliun tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. 

 

 

"Jadi yang benar-benar yang berhubungan dengan Pegawai Kemenkeu Rp3,3 T selama periode 2009 - 2023," tandasnya.

 

"Itu seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di inquiry tadi termasuk penghasilan resmi transaksi dengan keluarga, jual beli aset, itu Rp3,3 T," tutup Sri Mulyani.