CERI Soroti Kejanggalan Tender Gedung Badan Pendapatan Daerah Propinsi DKI, Indikasi Ada Dugaan Persekongkolan

HARIANTERBIT.com - Center of Energy and Recources Indonesia (CERI) menyoroti proyek tender gedung UPPPD Kramat Jati dan UPPPD Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Hal ini terkait dengan kejanggalan pemenang proyek tender tersebut. Berdasarkan referensi UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lantaran kami melihat banyak kejanggalan dalam penilaian dan pemilihan pemenang Paket tersebut diatas.

Baca Juga: Sebut Orang Baik, Jerry: Apakah Mega Tahu Jokowi Umbar Janji?

Kejanggalan tersebut dapat dilihat dari hasil penilaian :

1. PT.ANGGADITA TEGUH PUTRA - menawar sebesar Rp. 30.826.694.504,00

2. PT.PERMATA DWILESTARI - menawar sebesar
Rp. 30.826.694.504,00

Terlihat angka kumulatif nyata harga penawaran nomer 1 dengan nomer 2 sama persis, bahkan sampai titik koma. Dalam hal ini kuat indikasi ada dugaan persekongkolan apalagi paket tersebut dimenangkan PT. Permata Dwilestari"

Baca Juga: UEFA Selidiki Dugaan Suap Wasit oleh Barcelona

Jika panitia tender fair, seharusnya tidak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data LPSE DKI Jakarta, laman lpse.jakarta.go.id, kode tender 56476127" kata Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman dalam rilis yang diterima wartawan, Jum'at (24/3) pagi.

"Namun anehnya lagi panitia malah memenangkan PT Permata Dwilestari yang menawar Rp 30.826.694.504,00 lebih mahal Rp 600.000 dari PT Gopma Parulian Perkasa," katanya lagi.

Terkesan, diduga ada modus memenangkan harga yang lebih mahal, bahkan yang menarik perhatian adalah harga penawaran PT DP dengan PT.ATP dan PT RPD sama persis 100 persen angkanya Rp 30.826.694.504,00, terkesan kental dibuat oleh orang yang sama, kata Yusri.

Baca Juga: DPD PDIP Jakarta Tolak Keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023

Padahal, tender itu pada prinsipnya memilih perusahaan yang nilai tekhnis terbaik dengan jadwal penyelesian tepat waktu, serta harga termurah. Jelas harus yang menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. "Bukan malah menguntungkan sejumlah pihak lainnya," tegasnya.

Jadi lanjut Yusri, jika pantia tender tetap ngotot memenangkan penawar yang lebih mahal, kami akan laporan resmi proses tender ini ke BPK RI, BPKP dan penegak hukum untuk ditelisik.