Jokowi Dinilai Masih Ingkari Janji-janjinya

HARIANTERBIT.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih mengingkari janji-janji politik yang pernah disampaikannya dalam berbagai kesempatan.

Demikian disampaikan peneliti senior dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin, Mantan Sekjen Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edysa Girsang, dan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Minggu (19/3/2023).

Aminudin mengatakan, pemimpin yang melakukan kebohongan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah bisa melakukan Sidang Istimewa. Atau rakyat bisa mencabut atas mandat yang telah diberikan selama ini ke Presiden Jokowi.

Baca Juga: Pebulutangkis Muda Syabda Perkasa Belawa Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Begini Kronologinya

“Dalam banyak catatan publik ada banyak janji Jokowi selama masa kampanye tidak ditepati,” ujar Aminudin, peneliti senior dari Institute for Strategic and Development (ISDS) kepada Harian Terbit, Minggu (19/3/2023).

Aminudin menyebut, di antara janji Jokowi yang tidak ditepati adalah kebijakan impor pangan. Padahal waktu debat kandidat Presiden, Jokowi berjanji akan menyetop semua impor termasuk impor pangan termasuk beras, jagung dan lainnya. Tapi faktanya dari Januari sampai November 2018 defisit neraca dagang sudah mencapai rekor terbesar sepanjang sejarah Indonesia yakni sebesar 7,5 miliar dolar AS.  

“Jumlahnya semakin meningkat menjadi 8,5 miliar dolar AS pada 2018. Defisit neraca dagang ini terburuk sepanjang sejarah,” tegasnya.

Bebas Korupsi

Mantan Sekjen pertama Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar mengatakan, semua janji politik Jokowi berlawanan dengan kenyataan yang diuapkan sewaktu kampanye. Yang paling banyak disoroti publik adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya, serta penegakan hukum kejahatan pelanggaran HAM. Justru yang terjadi adalah pelemahan KPK.

Baca Juga: Inter Milan Dipermalukan Juventus di Kandang Sendiri, Melorot ke Peringkat Ketiga Klasemen

“Kasus kaburnya Harun Masiku sebagai salah contoh lemahnya penegakan hukum. Rezim jokowi tidak berdaya,” jelasnya.

Sementara terkait sanksinya jika Presiden berbohong, Guntur menuturkan, “Kalau diluar negeri presiden berbohong sudah dimakzulkan itu. Sekarang yang paling maksimal bagi rakyat yakni tidak memilih capres yang diendors Jokowi,” tegasnya.

Nawacita

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edysa Girsang mengatakan, janji spektakuler yang pernah diucapkan Jokowi adalah nawacita dan rencana revolusi mental. Namun pertanyaannya, apakah negara hadir dalam setiap persoalan bangsa dan apakah kekayaan spektakuler lewat pamer kekayaan keluarga pejabat itu bagian dari revolusi mental.

Baca Juga: Pernikahan Marshel Widianto dan Cesen Eks JKT 48, Gosip Pindah Agama Menyeruak