HARIANTERBIT.com - Sejak dicatat Belanda pada 1866, banjir di Ibu Kota menjadi permasalahan kompleks yang terus diupayakan solusinya untuk melindungi warga Jakarta.
Kondisi geografis Jakarta yang berada di dataran rendah dan dialiri 13 sungai menjadi faktor yang berpengaruh besar.
Karena itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap program pengendalian banjir sebagai salah satu agenda prioritas yang krusial untuk dicarikan solusinya di bawah kepemimpinannya.
Baca Juga: Aturan Izin Praktik Dokter Berbelit dan Butuh Biaya Besar, Kemenkes Ambil Alih
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya penanganan banjir, khususnya di 12 titik genangan berulang yang kini berhasil diatasi. Sebanyak 100 persen penanganan genangan di 58 titik juga berhasil ditangani kurang dari 6 jam.
Sedangkan 85,14 persen penanganan genangan di 212 titik berhasil ditangani kurang dari 2 jam. Hal ini merupakan wujud komitmen dan gerak cepat Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga keselamatan warga.
"Prioritas kami adalah warga. Segala hal yang berdampak langsung dengan warga, baik itu keselamatan, kenyamanan, maupun kemudahan, akan terus kami utamakan. Terkait banjir ini, karena menyangkut keselamatan warga yang juga dipengaruhi oleh faktor alam, kami siapkan berbagai langkah antisipasi hingga penanganan yang cepat dan tuntas," terang Pj Gubernur Heru di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: Sertifikasi Halal Gratis bagi Sejuta Pelaku Usaha, Begini Daftar dan Syaratnya
Terkait antisipasi, dilakukan pembangunan saluran penghubung dan kelengkapannya.
Selain itu, berbagai strategi penanganan banjir terus diupayakan melalui sinergi dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk dengan pemerintah pusat.
Sinergi yang dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung (BBWSC) yaitu dengan membangun sodetan (terowongan) Sungai Ciliwung sepanjang 1,26 kilometer, yang dapat mengalihkan 60 meter kubik per detik air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Jakarta Timur.
Proyek ini diharapkan dapat mengurangi 200 hektare dari 600 hektare wilayah terdampak banjir, seperti Kampung Melayu dan Manggarai.
Normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 47 kilometer dari total panjang sungai 120 kilometer juga terus dikerjakan sebagai rencana induk sistem pengendali banjir di Jakarta sejak 1973.
Baca Juga: Menteri Teten Sebut Produksi Pertanian Indonesia Tidak Efisien
Lalu, pembangunan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dilakukan sinergi dengan Kementerian PUPR untuk mencegah banjir rob dan penurunan muka tanah. NCID akan dibangun dengan total panjang 37,119 km, di mana panjang trase kewenangan DKI sepanjang 19,169 km, dan sisa yang belum dibangun sepanjang 11,112 km.
Selain itu, juga dilakukan identifikasi titik rawan banjir termasuk kesiapan personil.
Sementara itu, sarana dan prasarana pengendali banjir turut disiagakan.
