CO-Elevation Dorong Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Daerah

- Sabtu, 18 Maret 2023 | 13:18 WIB
Co-Elevation Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2023. (KLHK)
Co-Elevation Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2023. (KLHK)

HARIANTERBIT.com - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong menutup rangkaian kegiatan Co-elevation Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2023 pada Jumat (17/3/2023).

Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari sejak 15 Maret 2023 di Yogyakarta ini dihadiri oleh 425 peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Wakil Menteri LHK menegaskan, indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah digunakan untuk mengukur state. Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) untuk mengukur kinerja dalam pengelolaan lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota dalam memitigasi pressure dan impact.

Baca Juga: Sertifikasi Halal Gratis bagi Sejuta Pelaku Usaha, Begini Daftar dan Syaratnya

“Saya berharap agar kerangka kerja ini digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKPD terkait serta para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah-masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan,” kata Wamen LHK, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/3/2023).

Dikatakan, IKLH sudah menjadi dasar perhitungan besarnya alokasi dana bagi hasil oleh Kementerian Keuangan, Evaluasi Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang tentu saja akan mempengaruhi reputasi Gubernur, Bupati/Walikota dan juga Ketua DPRD.

Sebagai informasi, Bappenas telah mengindikasikan visi RPJP 2025-2045 adalah negara maritim yang berdaulat, maju dan berkelanjutan dengan salah satu strategi transformasi yaitu ekonomi hijau.

Baca Juga: Merinding! Pembantaian Massal di Desa Terkutuk Sugisawa, Lokasinya Dihapus dari Peta

 Menurut Bappenas, ekonomi hijau ini dapat dilakukan dengan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim dengan aksi strategis berupa pengelolaan limbah dan polusi, pengurangan resiko bencana slow on set, dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

“Oleh sebab itu, kita semua harus menyesuaikan diri untuk menterjemahkan strategi ini baik dari segi kelembagaan, SDM, mekanisme kerja, dan rencana program,” ucap Wamen LHK.

Dari para akademisi, dapat diperoleh insight bahwa pengelolaan lingkungan ke depan memerlukan adanya elaborasi kebijakan makro yaitu RPJPN dan RPJMN yang sinergi dengan RPJMP daerah dan RPJMD.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus menyelaraskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Koordinasi dan penyelarasan ini tentu saja memerlukan forum-forum untuk berdiskusi, tukar informasi dan membuat kesepakatan.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Tetapkan Amien Sunaryadi Sebagai Pimpinan Komwasjak

Wamen LHK mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi para peserta dan narasumber yang telah berperan aktif selama kegiatan Rakernis. Wamen juga berharap dari antusiasme yang timbul selama dialog terbuka selama 3 hari ini, dapat dicari pola untuk penerapan di lapangan.

Halaman:

Editor: Arbi Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Sampaikan Lima Trik Mudik Aman dan Lancar

Senin, 27 Maret 2023 | 12:47 WIB

Pemprov DKI Luncurkan Layanan Uji KIR Keliling

Minggu, 26 Maret 2023 | 20:31 WIB
X