Adi Toegarisman Wujudkan Pidsus Kejagung Bebas Korupsi

zamzam
 Adi Toegarisman Wujudkan Pidsus Kejagung Bebas Korupsi

Jakarta, HanTer - Bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah salah satu unit kerja Eselon I yang berhasil mewujudkan zona integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) .

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengatakan dengan telah ditetapkannya sebagai WBK dan WBBM, sudah saatnya Kejaksaan mengikuti program perubahan memasuki zona integritas yang berkaitan dengan mewujudkan, khususnya Pidsus wilayah bebas korupsi.

"Ke depannya pastinya program ini tidak hanya sampai WBK saja tapi kita harus mewujudkan WBBM, tentu jajaran kami di Pidsus harus mencapai target WBBM yang ini akan dievaluasi dalam waktu satu tahun ke depan," kata Adi Toegarisman kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Dijelaskan pihaknya menyadari untuk mewujudkan perubahan yang jauh lebih baik harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun dengan modal seluruh jajaran di Pidsus berkomitmen kuat dengan  memandatangani fakta integritas dan berniat bersama memasuki WBK menjadi modal awal yang cukup dalam melakukan perubahan. 

"Ketika kita masuk zona integritas program WBK terus terang saja kami mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk juga memahami wilayah WBK itu. Kami tidak bisa berjalan dan mewujudkan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat sekitar kita. Kalau kami sudah masuk WBK masyarakat harus pahami bahwa kami sudah berubah. Dan kami tegaskan tidak ada istilah bermain-main," tegasnya.

Tentu berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan program Kejaksaan, kata Adi, pihaknya tetap berkomitmen bagaimana memberantas korupsi dengan berkualitas. 

Dia berharap penegakkan hukum itu tidak hanya berorientas menghukum orang, tetapi dapat memberikan dampak positif.

"Jadi efek jera itu tidak hanya kepada pelaku kejahatan tapi masyarakat sekitar sadar melanggar hukum itu tidak ada baiknya, bukan hanya sangsi pidananya yang ditakutin tapi harus bersama-sama sadar bahwa melanggar hukum atau tipikor tidak ada baiknya," ujarnya.

Adi Toegarisman menyatakan, dengan memperoleh WBK- WBBM, jajaran Pidsus Kejagung diharapkan dapat menghadirkan wajah penegak hukum yang mampu memahami, menerapkan kebijakan pemerintah serta bermanfaat bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

WBK- WBBM merupakan penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada aturan tersebut, pemerintah menetapkan tiga target utama perubahan yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi; pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; serta peningkatan pelayanan publik. Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas.

Tidak mudah untuk memperoleh predikat WBK- WBBM, JAM Pidsus harus melalui proses seleksi yang ketat dan bersaing dengan seluruh jajaran eselon I lembaga penegak hukum. Prosesnya secara garis besar dibagi menjadi pembangunan zona integritas dan proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Sebagai langkah awal gerakan perubahan, dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI yang dipimpin JAM Pidsus. Pada kegiatan ini semua jajaran Gedung Bundar menandatangani dokumen pakta Integritas sebagai bentuk komitmen melakukan perubahan. 
“Melalui WBK- WBBM saya meminta jajaran Pidsus berubah secara kafah, tidak hanya ragawi tetapi juga sikap dan mental,” ujarnya.

Penerapan WBK dan WBBM diwujudkan dalam enam rencana aksi komponen perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
Melalui enam rencana aksi tersebut diharapkan dihasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.

Tak ingin penerapan WBK- WBBM sekedar seremonial, Bidang Pidsus Kejaksaan membuat sejumlah terobosan. Salah satu perubahan nyata yang dilakukan jajaran Gedung Bundar adalah membangun case managemen system (CSM), dimana seluruh penanganan perkara terkoneksi satu sama lain. Lalu pada setiap ruang pemeriksaan terpasang kamera pemantau yang dapat merekam secara audio visual dan terhubung langsung dengan ruangan pimpinan.

Secara simultan, Bidang Pidsus Kejaksaan juga terus meningkatan kompetensi dan kapabilitas jaksa dalam menangani perkara dengan membuat beragam pelatihan. Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Satgassus P3TPK merupakan salah satu upaya akselerasi yang dilakukan. Anggota Satgassus P3TPK merupakan jaksa terpilih yang diharapkan dapat menjadi inovator sekaligus katalisator penanganan perkara rasuah.

Sebagai pamungkas, Jajaran JAM Pidsus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini pada akhirnya diharapkan bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi Kejaksaan.

“Untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan tanggung jawab besar, namun berbekal kecintaan pada negeri serta semangat untuk menegakan keadilan kami siap menghadapi tantangan,” ujarnya.

#Adi   #Toegarisman   #Raih   #Predikat   #Bebas   #Korupsi