Kubu Mantu Jokowi Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu dan KPU Harus Bertindak Tegas

Safari
Kubu Mantu Jokowi Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu dan KPU Harus Bertindak Tegas

Jakarta, Hanter - Acara deklarasi dukungan pasangan calon Wali Kota Medan nomor urut dua Bobby Nasution - Aulia Rachman di Coffee D'kedan, begitu banyak pendukung yang hadir. Ruangan penuh sesak sehingga menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol Kesehatan. Pelanggaran ini disesalkan dan sejumlah pengamat meminta KPU dan Bawaslu memberikan sanksi tegas.

Meski menggunakan masker, namun para pendukung tak terlihat menjaga jarak. Mereka duduk saling berdekatan satu sama lain. Di acara yang tidak dihadiri Bobby, mantu Presiden Jokowi itu juga menampilkan tarian khas Jawa. Hanya calon wakil wali kota medan Aulia Rachman yang datang. 

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada acara dukungan terhadap Bobby-Aulia tersebut. Padahal dari awal Mendagri Tito Karnavian dan pimpinan Komisi I DPR-RI sudah meminta ada aturan calon kepala daerah yang terbukti diskualifikasi apabila pelanggaran berulang-ulang terjadi. 

“Penegakan hukum harus adil, siapa pun yang melakukan pelanggaran harus ditindak, termasuk mereka para kerabat penguasa yang bertarung dalam pilkada. Seharusnya Bawaslu dan KPU bertindak terhadap siapa pun yang melanggar protokol kesehatan,” kata Aminudin kepada Harian Terbit, Senin (28/9/2020).

Apalagi, ujar Aminudin, Kemendagri juga telah meminta KPU agar para calon kepala daerah meneken pakta integritas untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan kembali berulang. Pakta itu berisi komitmen calon terhadap pilkada yang aman dan damai, sekaligus kepatuhan pada protokol kesehatan. 

Tapi, lanjutnya, KPU yang tidak berani tegas terhadap pelanggaran protokol itu. Sehingga ketika ada pelanggaran tidak bersikap alias diam saja.

Perlu Sanksi

Sementara itu, pengamat politik Rusmin Efendi juga mendesak pemberian sanksi kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Termasuk terhadap pasangan mantu Jokowi, Bobby-Aulia.

"Terkait pelanggaran yang terjadi, tidak mungkin Bawaslu dan Panwas memberikan sanksi apapun. Semua sudah grand design, termasuk KPUD untuk memenangkan pasangan anak dan mantu Jokowi," ujarnya.

Apalagi pilkada di tengah Covid-19 ini, sambung Rusmin, Apalagi berbagai elemen seperti NU, Muhammadiyah dan KPU Pusat menyarankan agar pilkada ditunda di tengah ladeni covid-19. Tapi Jokowi tetap memaksakan kehendak demi anak dan mantunya, menolak penundaan pilkada. 

"Bagaimana mungkin pemimpin mengorbankan nyawa rakyat demi ambisi kekuasaan dan dinasti politiknya. Ya kita lihat saja nanti," paparnya.

Pertaruhan Bawaslu 

Peniliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, jika  merujuk PKPU No 13 tahun 2020 tentang kampanye maka kampanye yang dilakukan kubu pasangan Calon Kepala Daerah Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman jelas jelas pelanggaran sebenarnya. Oleh karena itu Bawaslu Kota Medan harus memprosesnya.  

"Ini prilaku yang sungguh memalukan, dan seorang calon kepala daerah melakukan perlawanan hukum yang secara nyata mengancam keselamatan orang lain," ujar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Senin (28/9/2020).

Syamsudin menegaskan, sanksi yang diberikan ke mantu Jokowi tersebut merupakan sebuah pertaruhan dari Bawaslu Kota Medan, apakah benar bisa menjadi lembaga pengawas bagi semua atau sebaliknya bisu dalam kasus tertentu. Apalagi dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh mantu dari pemilik kekuasaan pemerintahan saat ini.

Namun, sambung Syamsudin, saat ini publik berharap adanya pembuktian dari Bawaslu Kota Medan sesuai sumpahnya kepada negara dan bukan sumpah kepada penguasa. Sebab Bawaslu digaji negara yang bersumber dari uang rakyat yang membayar pajak. Oleh karena itu Bawaslu Kota Medan harusnya bersikap atas dugaan pelanggaran tersebut. 

"Ini pertaruhan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pilkada.  Sekali Bawaslu tidak amanah dampaknya bisa fatal. Publik pemilih bisa acuh sekali tidak akan menggunakan hak pilihnya," tandasnya.

Bawaslu 

Pengamat politik dari Stratetic Transformation Institute, Henry Wahyono mengatakan, porsi penegakan hukum pilkada saat ini berada di tangan Bawaslu, apakah pelanggaran protokol Covid-19 itu masuk ranah administrasi atau perdata atau ranah apa. Bawaslu dan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada harusnya bersikap profesional dan independen demi memberikan keadilan bagi peserta pilkada.

"Jadi mestinya tidak melihat siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran harus ada sanksinya," tegasnya. 

Terkait apakah mantu Jokowi akan mendapatkan sanksi terkait pelanggaran Pilkada, Henry meminta harus ada sanksi tanpa melihat siapa di belakang atau statusnya. Karena prinsip hukum harus berlaku sama tanpa memandang status dan kedudukan. Apalagi sudah ada kesepakatan hukum akan diterapkan bagi siapapun yang melanggar.

"Mestinya ada langkah dari Bawaslu Kota Medan dan tidak meihat (pelanggara) itu dilakukan oleh mantu siapa. Langkah itu sesuai dengan PKPU. Apakah nanti di peringatkan dulu atau langsung ada sanksi," paparnya. 

Akui Melanggar

Diketahui di hari pertama kampanye,  kubu Bobby Nasution-Aulia Rachman mengaku telah melanggar protokol kesehatan dan aturan Pilkada Serentak 2020 di hari pertama masa kampanye, Sabtu (26/9). Pendukung membludak saat acara deklarasi dukungan.

Diketahui, Bobby Nasution adalah menantu Presiden Joko Widodo. Dia bersama Aulia mendapat nomor urut 2 di Pilkada Medan.

Pada acara Deklarasi Dukungan Sedulur Bobby - Aulia di Coffee D'kedan, begitu banyak pendukung yang hadir. Ruangan penuh sesak. Meski menggunakan masker, namun para pendukung tak terlihat menjaga jarak. Mereka duduk saling berdekatan satu sama lain. 

Ramainya pendukung yang hadir dalam acara deklarasi tersebut, seperti dilansir MSN.com, Aulia akui telah menganjurkan protokol kesehatan tapi animo masyarakat sangat tinggi dan tidak bisa dibendung. 

Aulia menilai ada harapan besar dari masyarakat untuk perubahan pada Kota Medan hingga berduyun-duyun datang untuk mendengarkan langsung program perubahan tersebut, Aulia juga menambahkan saat di Komisi Dua beberapa kali meminta kepada dinas kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang covid-19 ini namun edukasi tersebut tidak berjalan dengan baik.

"Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kita Rahmat untuk berkumpul di sini dalam kondisi sehat. Ini kalau kita lihat sudah melanggar protap Covid-19 ini," kata Aulia di lokasi acara, Senin (26/9).

Usai acara, Aulia mengaku di hadapan wartawan bahwa protokol kesehatan pencegahan virus corona telah dilanggar. Akan tetapi, dia berdalih Dinas Kesehatan masih kurang memberi sosialisasi kepada masyarakat.

"Kalau kita lihat protokol kesehatan sudah kita anjurkan tadi. Tapi memang animo masyarakat, kita susah. Saya sering menyampaikan, tolong dinas kesehatan itu mengedukasikan tentang Covid ini," katanya.

#Pilkada   #bobbynasution   #medan   #jokowi   #kpu   #bawaslu