TAJUK: Miris, Ratusan Mobil Mewah Tunggak Pajak

***
TAJUK: Miris, Ratusan Mobil Mewah Tunggak Pajak
Ilustrasi (ist)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Barat menjabarkan sebanyak 228 kendaraan mewah dari total 2.190 di Jakarta Barat terbukti masih menunggak pajak.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat Joko Pujiyanto mengatakan kategori kendaraan mewah adalah nilai jualnya di atas Rp1 miliar.

Dari 228 kendaraan tersebut total tunggakan mencapai Rp7.719.094.500 Sedangkan untuk 1.805 kendaraan mewah di Jakarta Barat yang telah bayar pajak sebesar Rp 60.830.781.620.

Kita menyayangkan para pemilik mobi mewah tidak membayar pajak mobil mewah miliknya. Seharusnya, sebagai orang berduit tidak perlu menunggak, segeralah bayar paj

Sementara itu, untuk mengatasi penunggak pajak itu,  Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk mencegah pemilik mobil mewah ngemplang pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus dikategorikan kendaraan mewah.

Sekretaris BPRD DKI Jakarta Pilar Hendrani menjabarkan hal tersebut bisa dilakukan dengan program yang diluncurkan yakni "tax clearance" atau untuk mendapatkan surat keterangan fiskal.

Salah satunya  dengan pengajuan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, kepemilikan rusunawa, juga subsidi BPJS (atau Penerima Bantuan Iuran). Jadi begitu mereka akan mengurus, di situ mengajukan 'tax clearance.

Hendriani mengatakan hal tersebut dapat dilakukan seseorang untuk terhindar dari target wajib pajak kendaraan mewah.

Sejumlah kasus ditemukan kendaraan mewah menggunakan identitas orang lain demi menghindari pajak progresif.

Para pengamat menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan mengambil tindakan tegas terhadap pemilik mobil mewah yang belum membayar pajak kendaraan.

Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, mengatakan, harus ada tindakan tegas dan adil diberlakukan pada semua lapisan masyatakat, baik di kalangan masyarakat biasa maupun masyarakat elite.

"Pemprov DKI tentu harus menindak tegas para penunggak pajak mobil mewah tersebut. Tindakan tegas perlu dilakukan agar uang negara itu bisa diselamatkan.

Jika Pemprov DKI tidak mengambil tindakan tegas, dikhawatirkan berimbas luas. Masyarakat bisa-bisa terpancing dan jadi enggan membayar pajak. Juga tidak ada rasa keadilan. Saat semua harus bayar pajak, misalnya saja masyarakat biasa diperiksa-periksa secara detail tentang pajaknya, ini yang mobil mewah malah seenaknya," tuturnya

Adapun bentuk tindakan tegas itu, tergantung aturan yang ada. Bisa saja dilakukan penyitaan jika instrumen ada. Terpenting mereka segera melunasi pajak mobil mewahnya.

Tindakan tegas itu perlu karena ini sudah termasuk dalam pelanggaran. Meski ada tahapannya, tapi tindakan itu harus ada agar mereka itu membayar," pungkasnya.

Perlu disampaikan bawah pajak merupakan urat nadi kehidupan sebuah bangsa. Tanpa pajak, sendi-sendi kehidupan tersebut akan lemah tak \

Sementara itu kita mengingatkan, bagi para penunggak pajak di wilayah DKI Jakarta, ada sanksi menanti dalam penjara dan denda.