TAJUK: Imam Nahrawi Ditangkap, Dicari Sosok Menteri Jujur

***
TAJUK: Imam Nahrawi Ditangkap, Dicari Sosok Menteri Jujur

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Imam menteri kedua pemerintahan Jokowi yang ditahan lembaga antirasuah itu.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan alasan lembaganya menahan Imam Nahrawi selama 20 hari pertama di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

Alasan hukum terkait penahanan Imam juga telah memenuhi alasan objektif dan subjektif sebagaimana diatur di Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Diketahui, KPK pada Rabu (18/9) mengumumkan Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) sebagai tersangka. Imam diduga menerima uang dengan total Rp26,5 miliar.

Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Adapun rinciannya, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar. 

Imam dan Ulum disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelum Imam, Menteri Jokowi yang tersangkut korupsi adalah Menteri Sosial Idrus Marham. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat kantornya digeledah, KPK menemukan sejumlah uang di ruang kerja Lukman Hakim.

Ditahannya Imam, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin membuktikan bahwa masih ada saja Pejabat Negara/menteri terlibat kasus korupsi/suap. Itulah sebabnya, pada pemerintahan mendatang, Presiden terpilih harus mencontoh kepiawaian Bung Karno dalam  memilih menterinya. 

Selain pejuang, Presiden RI pertama itu menunjuk tokoh yang hidup sederhana dan jujur duduk di kabinetnya. Salah satunya adalah KH Saifuddin Zuhri, seorang pejuang, pemuka agama, dan pendidik. Sederhana sudah menjadi bagian dari kehidupan Saifuddin.

Tokoh NU ini tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Suatu kali, Saifuddin diuji. Adik iparnya, Mohammad Zainuddin Dahlan memohon untuk dihajikan dengan biaya dinas dari Kementerian Agama. Saifuddin menolak permintaan itu. Alasannya karena Mohammad Zainuddun Dahlan adalah adik kandungnya.

Apa yang dilakukan Saifuddin itu sangat bertolak belakang dengan ironi yang sangat banyak terjadi di negara kita saat ini, yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sudah banyak menteri yang terseret kasus korupsi, bahkan seringkali mereka memanfaatkan kementeriannya untuk membela anak, istri, dan para sahabat.

Sosok menteri seperti KH Saifuddin Zuhri, harus diprioritaskan untuk duduk di kabinet mendatang. Tokoh-tokoh partai yang memiliki jet pribadi, tentu tak layak dijadikan menteri. Tokoh-tokoh parpol yang bergaya hidup mewah dan borjuis atau ‘borju’, jangan dipilih.

Menteri yang mau hidup sederhana, tidak berlebihan dan transparan tentu saja memberikan rasa optimis kepada rakyat akan masa depan mereka yang lebih baik. Menteri-menteri seperti ini juga akan mampu terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Sikap sederhana harus dilakukan karena menteri di pemerintahan mendatang memiliki beban yang lebih berat dari era sebelumnya. 

Harapan kita, presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024 mampu menjaring dan mencari tokoh-tokoh jujur, bersih dan bergaya hidup sederhana. Pasalnya, tokoh-tokoh seperti ini tidak mau menyodor-nyodorkan diri untuk menjadi menteri, karena tabu dan tidak elok. Negeri ini memiliki banyak stok tokoh-tokoh yang bersih dan jujur. 

Rakyat sudah tidak sabar lagi untuk  segera keluar dari kesengsaraan dan kemiskinan. Makanya anggota kabinet mendatang harus siap kerja, kerja dan kerja untuk kepentingan rakyat. Tentu bekerja cepat, tepat dan sigap. Bukan menteri yang lelet, lamban, peragu, dan tidak tanggap. Juga bukan menteri yang ‘doyan’ menerima suap.