Filipina Avanza dan Malaysia Gunakan Proton, Mungkinkah Menteri Jokowi Pakai Esemka?

Safari
Filipina Avanza dan Malaysia Gunakan Proton, Mungkinkah Menteri Jokowi Pakai Esemka?

Jakarta, HanTer - Pilihan Malaysia menggunakan mobil nasionalnya, Proton untuk operasional Perdana Menteri maupun kabinetnya, patut diacungi jempol. Begitu juga dengan Filipina, para menterinya memakai Toyota Avanza sebagai mobil dinas. 

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo meluncurkan mobil nasional Esemka. Mungkinkah mobil ini jadi mobil dinas para menterinya? “Kita mengapresiasi Malaysia dan Filipina yang melarang menterinya pakai mobil mewah. Kalau Esemka produksi dalam negeri atau benar-benar mobil nasional, semua menteri dan pejabat negara lainnya wajib menggunakan mobil tersebut,” kata Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Selasa (10/9/2019).

Ketum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, jika Esemka adalah produk mobnas maka pejabat harus jadi teladan untuk memakainya sebagai mobil dinas. Penggunaan Esemka jangan diwajibkan kepada rakyat tapi para pejabatnya dengam memberikan tauladan. Para pejabat menggunakan Esemka sebagai kendaraan sehari - hari untuk pergi ke kantor dan turun ke lapangan.

"Tapi kalau rakyat yang dipaksa menggunakan Esemka maka hal itu membuktikan bahwa Esemka hanya orientasi bisnis tapi tak menunjukkan melakukan revolusi mental yang pernah jadi jargon atau janji janji kampanye silam," ujarnya.

Terkait Esemka yang masih misteri asal-usulnya, Edysa meminta agar rezim saat ini untuk menjelaskan secara jujur posisi kebenaran produk Esemka. Apakah benar, Esemka itu mobnas atau barang impor yang dimodifikasi saja. Oleh karena itu jangan jadikan Esemka sekedar pencitraan dimana Jokowi hanya ingin legacy (pengakuan) saja dari masyarakat.

Mobil Dinas

Sementara itu, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni mengatakan, Presiden Jokowi harusnya menjadikan Esemka sebagai mobil nasional. Karena sejarah mencatat bahwa Esemka lah yang mengantar Jokowi berkuasa di Jakarta. Oleh karena itu Esemka sebagai produk baru harus dikawal pemasarannya. Karena bila dilepas begitu saja ke pasaran, Esemka akan tumbang oleh para kompetitor yang sudah lama kuasai industri permobilan.

"Jokowi harus mengeluarkan regulasi yang mengharuskan penggunanaan Esemka sebagai mobil dinas presiden, pimpinan DPR/DPRD, para menteri, kepala daerah, ASN, TNI, Polri, camat dan lurah," paparnya.

Selain itu, sambung Sya'roni, perlu juga dibuat regulasi yang mengatur hanya mobil Esemka yang boleh parkir di instansi pemerintah. Dengan dua regulasi tersebut maka diharapkan Esemka akan mampu bertahan di tengah kompetisi otomotif yang super ketat. Indonesia tidak perlu takut dengan WTO dengan menjadikam Esemka sebagai kendaraan dinas para pejabat tinggi dan daerah.

"Langkah Presiden AS Trumph yang memproteksi industri dalam negeri layak ditiru," tandasnya.

Sya'roni memaparkan, karena masih banyak pihak yang meragukan Esemka, maka solusi terbaik segera menjadikannya mobil nasional. Apalagi asal-usul Esemka juga masih misteri...apakah benar produksi Indonesia atau hanya dirakit di Indonesia. Oleh karena itu solusi terbaik adalah segera jadikan Esemka mobil nasional. Soal kandungan lokal bisa segera ditingkatkan.

"Kebijakan mobil dinas sebagai awal gerakan mobil nasional," paparnya. 

Kepresidenan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sependapat jika para menteri menggunakan mobil Esemka. ”Mobil dinas menteri baru yang rencananya diganti mobil baru, saya sarankan menggunakan mobil Esemka,” ujarnya di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat.

Fadli juga menyarankan Presiden Joko Widodo mengganti mobil kepresidenan yang beberapa kali mogok dengan mobil Esemka.

"Ya kalau gitu Pak Jokowi seperti yang saya bilang waktu itu, ganti dong dengan mobil Esemka yang dibangga-banggakan. Saya kira itu 'spirit'-nya akan bagus, kan sudah diproduksi," katanya, di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat.