Ada 81 Mantan Napi Korupsi

KPK: Hati-hati Milih Caleg

Safari
KPK: Hati-hati Milih Caleg
Ilustrasi

Jakarta, HanTer –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mengumumkan 32 daftar nama tambahan calon anggota legislatif yang merupakan mantan napi kasus korupsi.

"Ada tambahan, kami menyambut positif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

KPU menyebut, 32 nama tambahan itu melengkapi 49 daftar nama caleg mantan napi korupsi yang sebelumnya telah diumumkan KPU RI pada 30 Januari 2019 lalu sehingga total caleg mantan napi korupsi saat ini berjumlah 81 orang yang akan maju di pemilu legislatif 2019, yakni DPD 9 calon, DPRD Provinsi 23 calon, dan dan DPRD Kabupaten/Kota 49 calon.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa langkah KPU itu juga merupakan, dipandang pihaknya, perwujudan pemilu yang berintegritas agar sektor legislatif itu bisa lebih bersih ke depannya.

KPK pun mengimbau agar masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu nanti agar benar-benar memperhatikan caleg yang akan dipilih dan memilih caleg yang mempunyai rekam jejak tidak terkait dengan kasus korupsi.

"Jadi, kita memang perlu jauh lebih hati-hati untuk memilih dan pilih lah orang-orang yang punya rekam jejak atau latar belakang yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkait korupsi," kata Febri.

Langkah Berani

Sementara itu, Dewan Pembina Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) Frans Immanuel T Saragih juga menyambut positif langkah KPU yang mengumumkan nama-nama caleg yang pernah menjadi napi dalam kasus korupsi.  "Dengan adanya pengumuman dari KPU maka rakyat akan berfikir kembali untuk memilihnya," ujarnya.

Frans menuturkan, untuk mewujudkan suatu negara yang bebas korupsi memang diperlukan langkah-langkah berani. Hal tersebut sudah dilakukan KPU dengan mengumumkan nama-nama caleg bekas narapidana korupsi. Namun pihaknya tetap memberikan catatan kenapa baru dilakukan saat ini. Padahal pihaknya berharap para mantan koruptor yang telah merugikan negara dan bangsa untuk tidak diperbolehkan untuk menjadi caleg.

"Karena mereka (para mantan napi koruptor) telah mencederai dan melukai hati masyarakat serta merugikan negara," papar Frans yang juga diamini Wakil Ketua Umum Gertak, Hilman Firmansyah dan Tohenda SH.