Presiden Tetapkapkan BKKBN sebagai Penanggungjawab Penanggulangan Stunting

Arbi
Presiden Tetapkapkan BKKBN sebagai Penanggungjawab Penanggulangan Stunting
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com. (Ist)

Jakarta, HanTer - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditetapkan menjadi penanggungjawab utama dalam program penanggulangan stunting (kekerdilan pada anak). 

Penetapan itu disampaikan Presiden Jokowi secara langsung dan lisan kepada Kepala BKKBN, Dr. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat dipanggil ke Istana Negara, beberapa waktu lalu. 

Menindak lanjuti keputusan tersebut, jajaran BKKBN telah melakukan serangkaian pertemuan, di antaranya dengan jajaran Kantor Wakil Presiden dan Kementerian Keuangan.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (29/9/2020), Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com, membenarkan penetapan tersebut saat dikonfirmasi wartawan. 

"Dalam penanganan stunting, BKKBN menjadi  koordinator yang diarahkan di tingkat lapangan," ujar Dani, panggilan akrab Listyawardani. 

Penunjukan BKKBN ini di antaranya didasari pertimbangan kemampuan "dobrak" di mana lembaga ini memiliki "pasukan" lapangan yang terbilang cukup banyak. Mencapai 14 ribu Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan anak 10 ribu petugas non-ASN. 

Menurut Dani, nantinya BKKBN akan lebih fokus menggarap kegiatan penanggulangan stunting yang belum sepenuhnya tersentuh. "Gap yang belum terselesaikan, akan menjadi perhatian kita.  Terutama mendampingi remaja, dan juga keluarga," ujar Dani.

Ketika melakukan pendampingan, petugas BKKBN akan memastikan  bahwa kehamilan itu adalah  benar-benar kehamilan yang direncanakan. Sehingga akan lahir anak yang sehat. "Dengan pendampingan ini, diharapkan tidak ada lagi ibu yang memiliki risiko melahirkan anak yang tidak sehat yang berisiko stunting," jelas Dani.

Pemerintah sendiri menargetkan kasus stunting yang saat ini mencapai angka sekitar 27 persen, dapat ditekan menjadi 24 persen pada 2020 dan turun lagi menjadi 14 persen pada 2024. 

Dani mengatakan, 30-35 persen kasus stunting pada anak dilahirkan oleh wanita yang menikah di usia muda. "Menikahlah  di usia 21 tahun agar melahirkan anak yang sehat," ajak Dani kepada anak muda. 

Penyebab stunting lainnya adalah jarak kelahiran. Dalam berbagai penelitian, demikian Dani, ada korelasi kuat antara jarak kelahiran dan stunting.

"Untuk itu, BKKBN mengajak keluarga untuk menjaga jarak kelahiran minimal tiga tahun antar satu anak dengan anak berikutnya," ujar Dani. 

Dani mengingatkan agar para ibu memperhatikan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Suatu periode kehidupan bayi sejak dalam kandungan hingga dua tahun menyusui. Dani juga mengkhawatirkan akan terjadinya peningkatan kasus stunting di masa Covid-19. Pasalnya, daya beli masyarakat menurun. 

"Kondisi saat ini cukup mengejutkan. Banyak keluarga mulai kesulitan ekonomi. Mereka menjual simpanannya seperti emas. Atau mulai makan dari tabungan. Belum lagi munculnya kasus depresi dan stres," tandasnya.  Arbi