ICW Minta Ombudsman Hentikan Program Kartu Prakerja 

Safari
ICW Minta Ombudsman Hentikan Program Kartu Prakerja 

Jakarta, HanTer - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Kartu Prakerja yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Ombdusman diminta memeriksa dugaan maladministrasi pada program Kartu Prakerja dan mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan program tersebut.

"Kami menduga ada setidaknya enam pelanggaran dugaan maladministrasi dalam Kartu Prakerja," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah melalui siaran di akun Youtube 'Sahabat ICW', Kamis (2/7/2020).

Wana memaparkan, enam dugaan pelanggaran itu yakni, pertama, pemilihan platform digital yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020. Perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan pada 20 Maret 2020. Sementara Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur teknis perjanjian kerja sama baru terbit pada 27 Maret 2020. Padahal Perpres Nomor 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa perjanjan kerja sama harus dilakukan setelah munculnya Permenko.

"Patut diduga perjanjian kerja sama itu bentuk maladministrasi karena dasar hukum teknis yang mengatur perjanjian kerja sama belum ada," paparnya.

Kedua, pemilihan platform digital yang tak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa. Menurut Wana, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menjelaskan bahwa pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN/APBN mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Ketiga, proses kurasi platform digital yang tidak layak. Sesuai Permenko, jangka waktu yang dibutuhkan manajemen pelaksana dan platform digital untuk melakukan kurasi paling lama 21 hari sampai bisa ditetapkan sebagai lembaga pelatihan. Namun faktanya, proses pendaftaran sampai penutupan hanya berjarak lima hari.

"Ada gap waktu antara manajemen pelaksana dengan platform digital tidak melakukan kurasi dengan baik," tuturnya.

Keempat, penempatan program Kartu Prakerja yang tidak sesuai dengan kewenangan Kemenko Perekonomian. Pengelolaan Kartu Prakerja semestinya menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kelima, pemilihan platform digital yang tidak sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah tidak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesempatan untuk menjadi mitra program Kartu Prakerja. Merujuk Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, prinsip pengadaan semestinya efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

"Patut diduga pemilihan platform digital ini maladministrasi karena tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa," ujar Wana.

Keenam, potensi konflik kepentingan platform digital. Dari 850 pelatihan yang diidentifikasi, 137 di antaranya merupakan milik lembaga pelatihan yang juga merangkap sebagai platform digital. Dugaan ini juga masuk dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi konflik kepentingan platform digital yang sekaligus menjadi lembaga pelatihan.

"ICW menuntut agar Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan program Kartu Prakerja karena indikasi maladministrasi sejak proses perencanaan," jelasnya.

Diketahui, Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja pada Jum'at (20/3/2020). Program tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, program yang merupakan janji kampanye Jokowi itu juga ditujukan untuk para pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona. Lewat program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun. 

#Prakerja   #jokowi   #bantuan   #bansos   #kpk   #ombudsman   #icw