Pemerintah Siapkan Insentif ke Tiap Tenaga Medis hingga Rp15 Juta

Arbi/Ant
Pemerintah Siapkan Insentif ke Tiap Tenaga Medis hingga Rp15 Juta
Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Pemerintah menyiapkan insentif senilai Rp5 juta hingga Rp15 juta per bulan bagi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya terlibat dalam penanganan pasien COVID-19.

"Kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau penyiapan Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19, di Jakarta, Senin (23/3/2020).

"Dokter spesialis akan diberikan Rp15 juta, dokter umum dan gigi akan diberikan Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lain akan diberikan Rp5 juta. Dan diberikan santunan kematian Rp300 juta. Ini hanya berlaku untuk daerah yang menyatakan tanggap darurat," ia menambahkan.
​​​​​​
Sebagai informasi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan sampai saat ini ada enam dokter yang dilaporkan meninggal diduga akibat COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 25 tenaga medis di Jakarta yang positif terserang COVID-19 dan satu di antaranya meninggal dunia.

Saat ini, setidaknya sudah ada sembilan pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat COVID-19, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta, Kota Bogor, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah menyiapkan dana Rp118,3 triliun sampai Rp121,3 triliun untuk mengatasi penularan COVID-19. Dana itu berasal dari realokasi belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp62,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp56 triliun sampai Rp59 triliun.

Pemerintah mengalokasikan Rp38 triliun dari dana tersebut untuk program pendidikan, jaringan pengaman sosial, dan kesehatan serta Rp6,1 triliun untuk asuransi bagi tenaga medis yang menangani COVID-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkes) juga sedang meninjau ulang anggaran Rp3,3 triliun yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah pun mendesain ulang dana desa sehingga desa yang terpapar COVID-19 mendapat tambahan dana sehingga penanganan BNPB menjangkau desa.

Distribusikan APD

Terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona atau COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan pemerintah siap mendistribusikan alat perlindungan diri (APD), alat tes cepat (rapid test), obat-obatan, serta kebutuhan lain dalam tindakan medis kepada tenaga kesehatan yang bertugas di 22 provinsi yang sudah melaporkan terdapat kasus COVID-19.

"Kami berharap semua fasilitas kesehatan yang memberikan layanan terhadap pasien COVID-19 ini bisa kami penuhi secara standar kebutuhan APD, masker, kebutuhan reagen, kebutuhan obat-obatan," katanya.

Yuri mengatakan dari 22 provinsi tersebut, Maluku Utara dan Jambi menjadi yang terbaru diketahui melaporkan satu kasus positif COVID-19 di daerahnya masing-masing. "Berdasarkan distribusi provinsi inilah kemudian pemerintah pusat melaksanakan distribusi APD, distribusi alat screening test, distribusi masker, dan distribusi obat-obatan," ujar Yuri.

Adapun total APD yang disiapkan pemerintah sebanyak 105.000 APD yang sudah siap untuk didistribusikan. "Telah disiapkan 105.000 APD dan akan segera didistribusikan," ucap Yuri, dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, sebanyak 125.000 kit untuk alat pemeriksaan cepat (rapid diagnostic test) sebagai bagian dari screening test disiapkan pemerintah untuk menemukan kasus positif di tengah masyarakat. "125.000 kit pemeriksaan cepat yang akan dibagikan ke seluruh Indonesia dan kami mulai bergerak di hari ini," kata Yuri.