Pemerintah Dinilai Perlu Terlibat dalam Perjanjian Laut Internasional

Ant
Pemerintah Dinilai Perlu Terlibat dalam Perjanjian Laut Internasional
Aksi mewujudkan perjanjian laut internasional. Foto: Antara

Jakarta, HanTer - Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah ikut ambil bagian dalam perjanjian laut internasional, mengingat masih ditemukannya kasus-kasus pencemaran laut, sampah plastik, perusakan biota laut, bahkan penangkapan ikan ilegal.

"Pemerintah Indonesia harus ambil bagian dalam mewujudkan perjanjian laut internasional 2020 sebagai bentuk keseriusan menyelamatkan serta melindungi laut Indonesia," ujar Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah, Minggu.

Ia mengungkapkan, Indonesia adalah negara maritim yang dikelilingi lautan, ironisnya cukup banyak penemuan satwa laut yang terdampar di pantai, baik itu akibat pencemaran minyak mentah ataupun mengonsumsi sampah plastik.

Bahkan, aktivitas penangkapan ikan pun kata dia, masih marak dan mengabaikan praktik keberlanjutan hingga merusak ekosistem di bawah laut yang membuat habitat ikan semakin terancam.

Tidak hanya itu, lanjut dia, enam dari tujuh spesies penyu menghadapi kepunahan. Jutaan hiu terbunuh oleh industri penangkapan ikan setiap tahun.

"Kita seringkali menemukan perut paus yang terdampar dipenuhi sampah plastik. Lautan kita saat ini menghadapi ancaman yang besar," ungkap Afdillah.