21 Tahun Maemunah Chairan Berjuang untuk Dapat Uang Pensiun

Safari
21 Tahun Maemunah Chairan Berjuang untuk Dapat Uang Pensiun
Maemunah Chairan

Jakarta, HanTer -- Sungguh ironis yang dialami Maemunah Chairan. Pengabdiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama lebih dari 30 tahun tak dihargai dan tak berarti apa-apa. Karena sejak masuk usia pensiun di tahun 2000, Maemunah yang lahir di Watampone, Sulawesi Selatan 5 Mei 1940 itu hingga kini tak menerima uang pensiun.

Wanita yang kini telah berusia 79 tahun ini terpaksa harus berjuang untuk mendapatkan haknya yang 
tak pernah dia terima sepeser pun. Meski terdzalimi, namun Maemunah enggan menyerah. Berbagai upaya telah dilakukan olehnya, mulai dari bersurat puluhan kali ke Presiden RI Jokowi Widodo, dan beberapa kementrian terkait, seperti Kementrian Dalam Negeri, KemenPAN-RB hingga Sekretariat Negara.

Maemunah menjelaskan, dirinya menjadi PNS sejak tahun 1967/1968 dan ditempatkan di Jakarta. Selama menjadi PNS hingga tahun 2000, dirinya pernah diamanatkan berbagai jabatan. Di antaranya menjabat sebagai Sekko Jakarta Barat selama 7 tahun, 
Wakil Walikota Jakarta Barat selama 5 tahun, Wakil Walikota Jakarta Utara selama 4 tahun dan jabatan penting lainnya. 

Di akhir tugas di Pemda DKI Jakarta sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kelurahan, Maemunah dipindahkan ke Depdagri atas usul Plh Sekjen Depdagri, yang saat itu dijabat oleh Ryas Rasyid. Di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), jabatan terakhir yang diemban Maemunah adalah Kepala Biro Keuangan Setjen DPP Korpri Eselon II/A, golongan IV/d. 

Maemunah mengatakan, ia pensiun di tahun 2000 saat usianya 60 tahun. Sehingga, total masa kerja dirinya sebagai abdi negara adalah 33 tahun 3 bulan. Seperti pada umumnya, ketika seorang PNS pensiun maka yang bersangkutan tetap mendapat tunjangan di masa tua, berupa uang pensiun yang diterima setiap bulan

Namun nyatanya, di usianya yang seharusnya menikmati masa tua, Maemunah harus menghadapi permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan. Jabatan Maemunah yang tercatat sebagai eselon II/a dengan golongan IV/d, justru turun sebagai eselon III/a golongan IV/c. Masa kerjanya yang seharusnya 33 tahun 3 bulan, tercatat hanya 29 tahun 3 bulan. 

Statusnya sebagai PNSP Depdagri, juga tercatat hanya pegawai bulanan. Demikian juga dengan batas usia pensiun. Yang seharusnya batas usia pensiun tahun 2000, justru dicantumkan tahun 1996.

"Juga soal surat pemberhentian atau pensiun. Pemberhentian dengan hormat sesuai pasal 4 PP 32/1979 eselon II umur 60 tahun pada tahun 2000, malah tercantum pemberhentian dengan hormat sesuai Keppres No 13/K tahun 2005 eselon II umur 56 tahun," ujar Maemunah di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Maemunah menjelaskan, SK Keputusan Presiden lahir tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Ironisnya, tercatat dari tahun 2000 saat memasuki masa pensiun, hingga saat ini Maemunah belum menerima sedikit pun uang pensiun. Ia pun berharap, permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan tunjangan pensiun dirinya sebagai eselon II yang menjadi haknya bisa segera diterima.

"Sampai saat ini, sudah sekitar 19 atau 20 tahun, saya belum menerima uang pensiun dengan alasan Kepres No 13/K Tahun 2005 yang bermasalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan kenyataan," pungkasnya.