Walhi Soroti Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Jembatan Gantung Kedua Situ Gunung

Anugrah
Walhi Soroti Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Jembatan Gantung Kedua Situ Gunung
Kerusakan lingkungan akibat pembangunan jembatan gantung kedua di kawasan Situ Gunung.

Sukabumi, HanTer - Polemik Pembangunan jembatan gantung kedua di kawasan Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sebagai akses menuju Curug Kembar semakin mengemuka. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai ada peraturan yang ditabrak pihak pengembang.

Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin Iwank mengatakan, ada peraturan yang mengatur pemanfaatan di taman nasional. Secara kawasan sudah jelas karena konservasi ini dibawah kewenangan KLHK melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat.

"Namun dari ketentuan yang diatur di KLHK, adalah yang pertama pihak asing tidak boleh untuk melakukan pengembangan wisata. Harus masyarakat indonesia," kata Wahyudin.

Wahyudin mengungkapkan jika akhirnya kawasan konservasi diproyeksikan untuk wisata alam seperti di kawasan Gunung Gede Pangrango, maka yang mesti dilakukan BBKSDA adalah penurunan status kawasan. Namun pihaknya tidak akan sepakat jika status kawasannya turun.

"Pertanyaan selanjutnya, pembangunan jembatan kedua ini apakah pihak pengembang sudah memenuhi dokumen lingkungan atau belum? Ada kewajiban pihak mereka untuk memberikan informasi kegiatan ke publik. Karena perlu diingat serta diketahui bersama, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki nilai ekologis yang tinggi. Jika ke depan banyak intervensi pembangunan yang masif, maka kecenderungan kerusakan hutan konservasi diduga kerusakan akan tinggi terjadi dan tidak lagi menjadi kawasan konservasi," jelas Wahyudin.

Walhi Jabar mengaku kecolongan terkait pembangunan sarana prasarana wisata di area Situ Gunung. Pembukaan lahan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang dilakukan oleh TNGGP dan pengembang jembatan gantung oleh PT Fontis Aqua Vivam (FAV).  Pasalnya, kegiatan pembangunan jembatan gantung itu dilakukan secara masif termasuk penebangan pohon kayu alam di area tersebut. 

Karenanya, Walhi mendesak Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan TNGGP untuk membuka kepada publik kelengkapan izin pembangunan wisata tersebut. Tanpa kelengkapan izin, khawatir akan banyak timbul permasalahan baru.