BPJS Kesehatan Ingatkan 7 RS di Jakarta Utara segera Lakukan Re-akreditasi

Anugrah
BPJS Kesehatan Ingatkan 7 RS di Jakarta Utara segera Lakukan Re-akreditasi
Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019). 

Jakarta, HanTer -- BPJS Kesehatan mengingatkan tujuh rumah sakit di Jakarta Utara yang menjadi mitra dan akan habis masa akreditasinya untuk segera melakukan re-akreditasi. Pasalnya, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib agar para peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Jakarta Utara Ayu Kusumawardhani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019). 

Menurutnya, rumah sakit yang telah habis masa akreditasinya adalah RSUD Tugu Koja (2/5), RSUD Pademangan (11/4) dan RS Duta Indah (4/1). Sementara rumah sakit yang akan habis masa akreditasinya adalah RSPI Sulianti Saroso (21/11), RSUD Cilincing (10/5), RS Port Medical Center (19/12), dan RS Royal Progres (27/7). Ketujuh rumah sakit itu masih bisa melayani peserta JKN-KIS dengan syarat tertentu.

“Jadi RS yang putus tak bisa melayani peserta, kecuali yang kasus kegawatdaruratan saja dan untuk pasien rawat inap sebelum masa berlaku, masih diperbolehkan sampai pasien dinyatakan boleh pulang,” katanya.

Saat ini, lanjut Ayu, jadwal survei reakreditasi untuk ketujuh rumah sakit tersebut sudah keluar. Untuk itu, pihak rumah sakit pun diimbau untuk memberitahu kepada masyarakat.

“RS kita minta untuk menyampaikan kepada peserta. Tapi memang kembali lagi ke RS ada yang memang langsung memasang, ada yang mungkin menunggu kebijakan. Yang pasti peserta harus diberitahu,” katanya.

Proses reakreditasi dilakukan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan akan menghabiskan waktu tiga hari. Sementara proses hingga keluar rekomendasi akreditasi membutuhkan waktu 2-3 minggu hingga muncul hasilnya.

“Setelah melalui proses tersebut, mereka bisa mengajukan lagi ke BPJS Kesehatan, kalau kita udah oke baru bisa lagi. Tapi bisa lebih cepat karena kan kita hanya mengupdate saja, biasanya dari hasil akreditasi itu ada update sarana prasarana,” sambungnya.

Pada kesempatan sama, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief mengatakan akreditasi bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak tahun 2014 silam.

“Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 yang diatur dalam Persturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat 3,” katanya.

Akreditasi menjadi salah satu syarat wajib agar para peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Akreditasi tidak hanya melindungi masyarakat tapi juga tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya.