Kecelakaan Kerja, Seluruh Biaya Pengobatan Petugas Damkar Ditanggung BPJS TK

Arbi
Kecelakaan Kerja, Seluruh Biaya Pengobatan Petugas Damkar Ditanggung BPJS TK
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto didampingi Walikota Tanerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Jakarta, HanTer – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto didampingi Walikota Tanerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengunjungi Doni Syahputra, petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan (Damkar) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di RS Omni Alam Sutera, Serpong, Rabu (6/2/2019).

Doni bersama petugas Damkar lainnya mengalami kecelakaan dalam perjalanan saat bertugas di Jalan Raya Serpong pada Selasa (5/2/2019). Akibat kejadian itu, empat orang dilarikan ke rumah sakit. Salah satunya Doni yang mengalami luka berat berupa pendarahan otak dan harus menjalani bedah kepala.

“Saudara Donny harus menjalani operasi bedah kepala. Tentu saja jika dihitung biayanya pasti akan besar, saya kira lebih dari Rp500 juta. Tetapi ini sudah menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, berapapun biayanya kita tanggung hingga sembuh,” ungkap Agus Susanto dalam kesempatan itu.

Tidak hanya itu, tambah Agus, pihaknya juga akan memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja atau semacam gaji pengganti selama korban dirawat di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan.

“Kita juga punya program return to work, program kembali bekerja untuk memastikan setiap peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapat pelatihan hingga bisa kembali bekerja,” ujar Agus.

Ditempat yang sama, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Banten, Teguh Purwanto menambahkan, Doni Syahputran merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan Non-ASN atau PNS di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan. Saat ini, Doni mendapatkan perawatan di kelas 1 seperti halnya peserta lainnya.

“Segala jenis pengobatan dan semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja sudah menjadi tanggung jawab kami,” ucapnya.

Pentingnya Perlindungan

Lebih lanjut, Agus Susanto dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk kategori Non-ASN seperti Doni Syahputra.

“Yang dimaksud seluruh pekerja di sini adalah orang yang mendapatkan penghasilan, baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah, pekerja formal ataupun informal, Non ASN, hingga buruh harian lepas, wajib berdasarkan undang-undang untuk memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,“ tutur Agus.

Bahkan, hal ini juga dipertegas lewat Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018, di mana  perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sesuai UU, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi, meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN dapat terwujud,” imbuhnya.

Agus menyebut, hingga akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja, dimana 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non ASN.

#BPJSTK   #Damkar   #Airin