BPJSTK Serahkan Santunan Rp9,65 Miliar kepada Korban Tsunami

Arbi
BPJSTK Serahkan Santunan Rp9,65 Miliar kepada Korban Tsunami
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif. (Ist)

Jakarta, HanTer - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menyerahkan santunan sebesar Rp9,65 miliar kepada 23 orang korban bencana tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (9/1/2019), santunan itu terdiri dari santunan kematian, bantuan pemakaman, santunan berkala, santunan beasiswa dan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Kami berupaya agar para peserta korban Tsunami bisa cepat mendapat pelayanan. Tidak sampai satu bulan dari kejadian, BPJS Ketenagakerjaan  telah membayarkan santunan kepada pekerja korban bencana tsunami Banten–Lampung," kata Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, banten, Rabu (9/1/2019).

Secara nasional, lanjut Krishna, jumlah total pengajuan klaim untuk tahun 2018 adalah sebanyak 2,15 juta dengan nilai klaim mencapai Rp24,05 triliun.

Khusus untuk kasus kecelakaan kerja, sepanjang tahun 2018 tercatat sebanyak 173 ribu pengajuan klaim dengan nilai klaim sebesar Rp1,22 triliun.

“Bencana dan musibah yang terjadi sepanjang tahun 2018 memang merupakan hal yang perlu diperhatikan, terutama dari sisi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucap dia.

Sebagai informasi, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, bencana tsunami Selat Sunda mengakibatkan 437 orang meninggal dunia. Sementara korban luka-luka mencapai 9.061.

Bagi korban yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dalam masa tugas kerja, BPJS Ketenagakerjaan hadir membantu para peserta korban Tsunami baik berupa santunan bagi ahli waris korban, dan juga dalam bentuk pelayanan di jaringan Rumah sakit PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja) yang tersebar di seluruh Indonesia dan mencapai 7.981 unit PLKK.

Krishna memastikan, perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja ini diberikan tanpa adanya batasan plafon biaya pengobatan. Adanya fasilitas di PLKK ini sebagai jaminan pengobatan dan perawatan akan dilakukan sampai pasien dinyatakan sembuh.

“Agar selalu dipastikan,bahwa sesuai PP 44/2015, selama pekerja tidak dapat bekerja akibat suatu kejadian kecelakaan, maka BPJS Ketenagakerjaan menjamin upah pekerja tetap diterima oleh pekerja sebagai suatu penghasilan,“ ungkapnya.

“Semoga ke depannya perlindungan dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan oleh seluruh masyrakat pekerja di Indonesia. Saya berharap santunan yang kami sampaikan ini dapat mengurangi beban ahli waris serta dapat dijadikan modal awal untuk menata kembali kehidupan pasca musibah yang menimpa," pungkas Krishna.