• Rabu, 10 Agustus 2022

Memalukan, PPDB Masih Diwarnai Surat Sakti Pejabat

- Senin, 27 Juni 2022 | 11:07 WIB
Ilustrasi guru sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah (ist)
Ilustrasi guru sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah (ist)

HARIANTERBIT.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) prihatin masih adanya oknum pejabat yang mengeluarkan surat sakti dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Padahal dalam aturan PPDB sangat jelas disebutkan bahwa PPDB harus dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminasi, obyektif, akuntabel, dan transparan.

"Masih ada oknum pejabat yang belum memahami makna kebijakan PPDB system zonasi dan penyelenggaraannya yang didorong secara daring,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI di Jakarta, Minggu (26/6/2022).

Retno menuturkan, penyelenggaraan dengan system online adalah untuk membangun keterbukaan atau transparansi sehingga tidak ada titip menitip atau bahkan jual beli kursi. Oknum pejabat seharusnya mendukung system ini dan menjadi tauladan baik bagi masyarakat.

Baca Juga: Survei: Anies Ungguli Prabowo dan Ganjar

"Untuk kasus Bandung, ada kewenangan yang berbeda antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kota/kabupaten. Seorang anggota DPRD Kota Bandung yang kewenangannya dan pengawasannya di jenjang TK/PAUD, SD dan SMP, sangat tidak tepat dan tidak etis juga kemudian “menitipkan” siswa dalam PPDB ke jenjang SMA/SMK yang merupakan kewenangan dan wilayah pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

"KPAI mengapresiasi anggota Dewan tersebut yang sudah mengakui secara tertulis dan menarik surat tersebut, Namun, untuk menghindari kejadian yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari, terutama di kalangan pejabat, maka seharusnya tidak sekedar minta maaf lalu selesai, namun badan kehormatan dewan ikut memeriksa apakah perbuatan yang bersangkutan etis atau tidak," tegasnya.

Beri Sanksi

Menanggapi hal ini, pengamat pendidikan dari Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, selama sistem yang melahirkan kasta sekolah dan selama pemerintahan belum bisa membuat semua sekolah sama baiknya maka selamanya praktek surat sakti dari oknum pejabat masih akan ada dalam berbagai bentuk.

"Kelihatannya sederhana ini surat sakti tapi merusak pendidikan hingga ke akarnya," ujar Ramli kepada Harian Terbit, Minggu (26/6/2022).

Baca Juga: Promo Minuman Keras Gratis Bawa Nama Muhammad Menistakan Agama, Cabut Izin Holywings, Pidanakan Pemiliknya

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Fakta Dibalik Kontroversi Pelabelan BPA

Senin, 8 Agustus 2022 | 19:54 WIB

Ribuan Sepeda Ontel akan Ramaikan HUT RI di Jakarta

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 10:54 WIB

LARISA BPKP Rangkul Penyandang Disabilitas

Rabu, 3 Agustus 2022 | 13:47 WIB

5 Ciri Orang yang Disukai Khodam Sunan Kalijaga

Senin, 1 Agustus 2022 | 19:52 WIB
X