• Senin, 26 September 2022

RUU Pemerintahan Digital Bisa Jadi Solusi Berbagai Persoalan Negeri

- Jumat, 24 Juni 2022 | 14:04 WIB

HARIANTERBIT.com — Saat ini DPD RI sedang menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Digital yang kehadirannya diyakini bukan hanya berdampak besar bagi pelayanan publik, tetapi juga mampu menjadi akselerasi atau percepatan terciptanya ekosistem digital di Indonesia.

RUU Pemerintahan Digital juga bakal menjadikan berbagai program pembangunan lebih efektif dan efisien. Walau sudah masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024, tetapi RUU Pemerintahan Digital mendesak untuk segera dibahas dan disahkan.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, selain bisa menjadi solusi banyak persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, RUU Pemerintahan Digital menjadi sebuah keniscayaan di tengah kemajuan digitalisasi dunia yang saat ini menjadi faktor pendorong utama kemajuan ekonomi dan pembangunan sebuah bangsa.

Baca Juga: Hymne TNI AD Pertama Kali Berkumandang di Puncak Tidar

Harus diakui, tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, masih jauh tertinggal dengan banyak negara lain di dunia  bahkan di Asia Tenggara. Pada tahun 2020, dari 193 negara, Indonesia berada pada peringkat 88 dalam pemeringkatan E-government Development Index (EGDI).

Di kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia hanya berada di atas Myanmar, Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Negara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan terlebih lagi Singapura skornya sudah berada jauh di atas Indonesia.

“Walau sudah ada progres, namun kita harus akui implementasi pemerintahan berbasis digital kita masih jauh tertinggal dari banyak negara di dunia bahkan di Asia Tenggara," ujar Fahira Idris dalam keterangannya, Jumat, 24 Juni 2022.

Fahira memaparkan, negara-negara yang sejak satu dekade lalu serius mempraktikkan pemerintahan berbasis digital misalnya Denmark, Korea Selatan, Austria dan Singapura kini sedang menuai hasil dari transformasi digital yang mereka lakukan.

Pemerintahan berbasis digital yang mereka praktikkan mampu meretas berbagai persoalan baik soal infrastruktur digital, sumber daya manusia dan kelembagaan sehingga ekosistem digital tercipta, pelayanan publik semakin efektif dan efisien bahkan investasi dan ekonomi terdongkrak akibat ekosistem ekonomi digital.

Menurut Fahira, kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Digital akan mampu mengurai kompleksnya tantangan transformasi digital di Indonesia. Berbagai tantangan mulai dari infrastruktur teknologi terutama jaringan internet dan energi listrik yang belum merata, sumber daya manusia terutama masih lemahnya literasi digital dan talenta digital, digital leadership, perlindungan data, keberpihakan anggaran dan kerangka regulasi transformasi digital yang masih lemah hanya mampu diurai dengan regulasi setingkat undang-undang.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Pertolongan Pertama pada Kasus Jantung Henti Mendadak

Minggu, 25 September 2022 | 11:04 WIB

Gempa M6,4 Guncang Meulaboh Aceh

Sabtu, 24 September 2022 | 06:15 WIB

Gubernur Anies Relaunching RS Siloam Mampang

Minggu, 18 September 2022 | 23:08 WIB

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Meninggal

Minggu, 18 September 2022 | 12:49 WIB

Disindir AHY soal BLT, Mensos Risma Jawab Begini

Jumat, 16 September 2022 | 20:04 WIB

BSU Tahap 2 Dibagi Minggu Depan, Ini Syarat-syaratnya

Jumat, 16 September 2022 | 18:43 WIB

Enam Individu Satwa Liar Dilepasliarkan di Bungo

Jumat, 16 September 2022 | 17:08 WIB

Rekomendasi Susu Untuk Maksimal Atasi Tulang dan Sendi

Jumat, 16 September 2022 | 16:08 WIB

WHO: Akhir Pandemi Covid 19 Sudah di Depan Mata

Kamis, 15 September 2022 | 07:42 WIB
X