• Senin, 26 September 2022

Pemerintah Pastikan Pembahasan DOB Papua Perhatikan Aspirasi Masyarakat

- Jumat, 24 Juni 2022 | 13:30 WIB

HARIANTERBIT.com – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hiariej bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Keduanya hadir secara langsung mewakili pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu, 22 Juni 2022.

Rapat yang mengagendakan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 RUU DOB Papua itu dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ketiga rancangan itu, di antaranya RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang kemudian disepakati perubahan namanya menjadi RUU Papua Pegunungan.

Baca Juga: Pelaku Sempat Kabur, Bocah 12 Tahun Gagalkan Penjambretan HP

Rapat tersebut diawali dengan membahas DIM RUU DOB Papua Selatan. Dalam RUU tersebut terdapat 40 DIM yang diusulkan tetap, 15 DIM perlu pembahasan secara redaksional, 29 DIM setuju dengan perubahan substansi, 30 DIM dihapus, dan 37 DIM menjadi usulan baru.

Tak hanya itu, dalam pembahasan DIM terkait Pemilu akan diatur melalui aturan peralihan, dengan rumusan “Pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan penetapan dapil pada Pemilu 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Selatan, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu”.

“Prinsip utama pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP)," ujar Bahtiar

Dalam dinamika pembahasannya, terdapat sejumlah masukan yang mengemuka, di antaranya penekanan agar RUU sejauh mungkin memperhatikan wilayah adat. Ini misalnya Kabupaten Pegunungan Bintang yang dalam draf RUU inisiatif DPR masuk dalam wilayah Provinsi Papua induk (wilayah adat Tabi). Namun, jika memperhatikan kesesuaian wilayah adat masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, daerah tersebut masuk wilayah adat Lepago.

Karena itu, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat agar pemekaran dilakukan sesuai wilayah adat, pemerintah mengusulkan Kabupaten Pegunungan Bintang masuk ke dalam wilayah DOB Papua Pegunungan, yang merupakan wilayah adat Lepago.

“Prinsipnya kami pemerintah bersama DPR RI, DPD RI akan berusaha sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat Papua, aspirasi gubernur dan pemerintah daerah Provinsi Papua, aspirasi DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua,” terang Bahtiar.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Pertolongan Pertama pada Kasus Jantung Henti Mendadak

Minggu, 25 September 2022 | 11:04 WIB

Gempa M6,4 Guncang Meulaboh Aceh

Sabtu, 24 September 2022 | 06:15 WIB

Gubernur Anies Relaunching RS Siloam Mampang

Minggu, 18 September 2022 | 23:08 WIB

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Meninggal

Minggu, 18 September 2022 | 12:49 WIB

Disindir AHY soal BLT, Mensos Risma Jawab Begini

Jumat, 16 September 2022 | 20:04 WIB

BSU Tahap 2 Dibagi Minggu Depan, Ini Syarat-syaratnya

Jumat, 16 September 2022 | 18:43 WIB

Enam Individu Satwa Liar Dilepasliarkan di Bungo

Jumat, 16 September 2022 | 17:08 WIB

Rekomendasi Susu Untuk Maksimal Atasi Tulang dan Sendi

Jumat, 16 September 2022 | 16:08 WIB

WHO: Akhir Pandemi Covid 19 Sudah di Depan Mata

Kamis, 15 September 2022 | 07:42 WIB
X