• Selasa, 6 Desember 2022

Gebrakan Baru Thanderbird, Kickoff Gerakan 100 Juta Pembelajar

- Selasa, 7 Juni 2022 | 23:19 WIB
Client Relationship Director Excevutive Education, Yully Purwono
Client Relationship Director Excevutive Education, Yully Purwono

Jakarta, HanTer - Pemerintah menunjukan komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan agenda Suistainable Development Goals (SDGs). Hal ini dapat dilihat dari diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs).

Agenda pemerintah itu ditunjukan oleh Thunderbird-School-of-Global-Management">Thunderbird School of Global Management (Thunderbird), Arizona State University (ASU) dalam rangka meluncurkan inisiatif 100 Juta Pembelajaran.

Thunderbird akan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan Kementerian PPN/Bappenas dan Mitra Pembangunan, yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta SOS Children's Village Indonesia menggelar Media Gethering dan Webinar Peningkatan Pendidikan Berkualitas melalui pendidikan masyarakat pada acara Kickoff Gerakan 100 Juta Pembelajar Thunderbird-School-of-Global-Management">Thunderbird School of Global Management, di Energy Building Lt. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dan webinar dilakuman melalui ruang zoom, Selasa (7/6/2022) siang.

Baca Juga: Menko Airlangga: Indonesia Punya Modal Kuat untuk Menghadapi Tantangan dan Krisis Ekonomi

"SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada  tahun 2015 lalu. SDGs menggunakan prinsip universal, inegrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam langkah upaya dan pencapaian," jelas Client Relationship Director Excevutive Education, Yully Purwono di Kantor Thanderbird.

Seperti diketahui, sesuai amanat UUD 1945, Pasal 31 ayat 1, yaitu "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Ini menegaskan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun faktanya masih banyak anak Indonesia yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak, tentunya hal ini melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun ini, tidak ada perkembangan UMKM yang signifikan, meskipun pemerintah, Kadin Indonesia dan pihak lainnya telah banyak melakukan upaya terbaik.

Baca Juga: Erick Thohir Tegur Pengelola Bandara Karena Nomor Duakan Pejuang Devisa

Undang-undang Kadin Indonesia Nomor 1 Tahun 1987, Pasal 7 butir D bahwa "Pembinaan dan Pengembangan pengusaha Indonesia ditujukan terutama kepada pengusaha menengah, kecil dan sektor informan atau UMKM.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gempa M6,4 Guncang Kabupaten Garut

Sabtu, 3 Desember 2022 | 17:04 WIB

Cakupan Imunisasi Kejar di Luar Jawa Masih Rendah

Sabtu, 3 Desember 2022 | 15:40 WIB

WHO Sebut Darurat Pandemi Covid-19 Masuki Tahap Akhir

Sabtu, 3 Desember 2022 | 14:54 WIB
X