BPJAMSOSTEK Cilincing Sosialisasikan PP 49 ke Perusahaan Binaan

Arbi
BPJAMSOSTEK Cilincing Sosialisasikan PP 49 ke Perusahaan Binaan
Peserta sosialisasi PP Nomor 49 Tahun 2020 yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK Jakarta Cilincing. (Ist)

Jakarta, HanTer - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Cilincing menggelar sosialisasi kepada perusahaan binaan bertajuk "Sosialisasi PP Nomor 49 Tahun 2020 Kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha Binaan BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilincing". Sosialisasi ini berlangsung pada 18-19 November 2020 di Hotel Harris, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan rutin BPJAMSOSTEK dalam rangka peningkatan pemahaman perusahaan terkait program dan kebijakan baru, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Kegiatan yang kali kedua dilaksanakan, di mana sebelumnya sosialiasasi terkait PP 49 telah dilakukan secara virtual yaitu melalui webinar. Pada kegiatan kali ini turut mengundang Kusmulyasari, Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sebagai informasi, PP Nomor 49 Tahun 2020 sendiri telah resmi ditandatangin Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2020. PP 49 Tahun 2020 merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi peserta BPJAMSOSTEK, serta kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama pandemi Covid-19.

Terdapat tiga jenis relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diantaranya, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan yang sebelumnya harus dibayarkan pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.

Selanjutnya, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.  Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. Relaksasi iuran ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Cilincing, Yudi Amrinal dalam sambutannya menyebutkan bahwa PP Nomor 49 Tahun 2020 ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menstimulus perusahaan dalam penyelenggaran kelangsungan usaha. Adapun kebijakan relaksasi iuran ini tidak menurunkan manfaat dari PP Nomor 82 Tahun 2019.

Hal ini juga sejalan dengan usaha pemerintah dalam memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja peserta BPJAMSOSTEK, dimana dalam pelaksanaannya BPJAMSOSTEK turut andil dalam mengumpulkan dan validasi data calon penerima BSU, tambah Yudi.

Kegiatan diwarnai dengan sesi tanya jawab, dimana pertanyaan didominasi oleh pertanyaan terkait teknis pelaksanaan PP 49, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan layanan klaim online dan onsite di kantor cabang.

“Meskipun kegiatan berlangsung secara tatap muka namun tetap mengindahkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker,” pungkasnya.