Ini Peran Serikat Pekerja Membesarkan dan Menjaga PT PLN Tetap Eksis

Alee
Ini Peran Serikat Pekerja Membesarkan dan Menjaga PT PLN Tetap Eksis

Jakarta, HanTer— Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Abrar Ali mengatakan, berdirinya organisasi serikat pekerja di lingkungan PT PLN (Persero) telah memberikan catatan sendiri bagaimana PLN hingga saat ini masih tetap eksis memainkan perannya dalam sektor ketenagalistrikan. 

“Baik dalam menerangi negeri maupun peran strategis politisnya dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana listrik dapat dikategori sebagai “Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak” sehingga harus dikuasai oleh negara,” kata Abrar Ali, Selasa (27/10/2020).

Sejarah mencatat, pada tahun 2002 pada saat Ir. A. Daryoko menjadi Ketua Umum, SP PLN pernah membatalkan UU No.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dimana berpotensi terjadinya Unbundling atau pemisahan PLN secara Vertikal mulai Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Retail. 

Pada tanggal 30 Januari 2008, SP PLN juga pernah melakukan Demo Aksi Damai ke Istana untuk Menolak Keputusan RUPS Tahun 2008 yang berpotensi terjadinya Unbundling PLN secara Horizontal antara PLN di Pulau Jawa (menjadi anak perusahaan) dengan PLN diluar Pulau Jawa (diserahkan ke Pemerintah Daerah pengelolaannya). 

Setahun berikutnya, kata Abrar Ali,  menjelang di SAH kannya UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, pada bulan September 2009 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1440 H,  SP PLN kembali melakukan Demo Aksi Penolakan undang-undang tersebut sebelum di SAH kan oleh Presiden SBY. 

UU No.30 Tahun 2009 ini juga pernah di Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh SP PLN pada tahun 2016 terkait Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 dimasa H. Adri sebagai Ketua Umum. Penolakan SP PLN terhadap upaya Swastanisasi dan Pelemahan PLN pernah juga dilakukan.

Penolakan 35.00 MW

Menurut Abrar Ali, simasa Ir. Jumadis Abda sebagai Ketua Umum, SP PLN terus menerus menyuarakan Penolakan Program 35.000 MW dengan klausus Take Or Pay yang berpotensi merugikan keuangan PLN kedepannya sekitar Rp140 T.  Setidaknya SP PLN telah melakukan dua kali Demo Aksi Damai terkait hal tersebut.

SP PLN menilai bahwa bilamana Program 35.000 MW dilaksanakan maka akan terjadi Over Supply dimana dengan klausus Take Or Pay dan dominasi penguasaan pembangkit oleh pihak swasta/IPP (Independent Power Producer) maka kelebihan pasokan tenaga listrik tersebut tetap harus dibayar oleh PLN dengan biaya yang lebih tinggi daripada biaya operasi pembangkit milik PLN sehingga akan banyak pembangkit listrik milik PLN yang harus dihentikan pengoperasiannya untuk menekan kerugian yang ditimbulkan. 

SP PLN pada saat itu menilai, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 5-7% per tahun yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, setidaknya hanya diperlukan penambahan pembangkit listrik sebanyak 19.000 MW, sebagaimana yang pernah disuarakan juga oleh ekonom Rizal Ramli pada tahun 2016 saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman. 

Hingga saat ini tercatat baru 8.400 MW dari 35.000 MW yang telah beroperasi atau 24% dari yang ditargetkan dan harus selesai di tahun 2019 pada awalnya. 

Kontrak IPP

SP PLN melalui Ketua Umum saat ini M. Abrar Ali, SH menilai bahwa kontrak IPP perlu dilakukan renegosiasi ulang dengan pihak IPP dan harus saling menguntungkan sehingga dalam berbagai kesempatan maupun spanduknya SP PLN menyatakan dukungannya kepada Direksi PLN untuk melakukan Renegosiasi Kontrak IPP Program 35.000 MW yang saat ini untuk Tim Negosiasinya diketuai oleh Direktur Mega Project M. Ikhsan Asaad. 

Perubahan Budaya Perusahaan yang dimasa Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama yang dicanangkan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif direspon secara positif oleh SP PLN. 

Abrar menilai perubahan budaya perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan produktivitas pegawai sehingga diharapkan pendapatan perusahaan akan meningkat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan insan PLN. 

“Tetapi SP PLN juga mengingatkan bahwa setiap hal yang sudah direncanakan tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus dan sebagai contoh adalah dampak dari Penyebaran Wabah Virus COVID-19 yang juga berakibat pada turunnya penjualan tenaga listrik oleh PLN meskipun pada Semester I tahun ini PLN masih mencatat laba sebesar Rp. 273,059 miliar tetapi turun 97% dibanding semester I tahun 2019 yang mencatat laba sebesar Rp. 7,35 triliun,”ujar Abrar Ali.

Untuk itu, lanjutnya, SP PLN berulang kali mengajak Direksi PLN untuk bersinergi dalam mengawal setiap permasalahan yang timbul serta berpotensi sebagai ancaman baik dari dalam maupun luar atas eksistensi PLN dalam menjalankan peran strategisnya untuk menjaga kesinambungan penyediaan tenaga listrik. 

Hal lain yang juga menjadi perhatian SP PLN menurut Abrar yang didampingi Sekjen Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, SP PLN juga Menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law  karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada pengelolaan sektor ketenagalistrikan di negeri ini. 

“Penolakan yang dilakukan menggunakan cara-cara yang lebih efektif dan konstruktif yaitu dengan menginstruksikan pemasangan spanduk penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law dan menempuh langkah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi bersama dengan elemen masyarakat dan serikat pekerja/buruh lainnya,” ujar Abrar Ali.

Abrar Ali mengatakan, ditengah Peringatan 75 Tahun Hari Listrik Nasional Pemerintah lebih bisa mendengar dan memfasilitasi upaya-upaya yang dilakukan oleh PLN baik melalui Direksi PLN ataupun SP PLN dalam menjaga kelangsungan pasokan tenaga listrik dimana salah satunya dengan melakukan Renegosiasi Kontrak IPP Program 35.000 MW.

Dan untuk internal PLN sendiri khususnya kepada Direksi PT PLN (Persero), sebagai Ketua Umum SP PLN mewakili seluruh anggota SP PLN khususnya dan insan PLN pada umumnya, Abrar menyampaikan harapannya agar Perundingan PKB yang sempat dihentikan pada bulan Agustus 2016 oleh Manajemen PLN agar segera dilanjutkan kembali untuk memberikan perlindungan bagi setiap insan PLN.

“Hal ini sesuai dengan tema spanduk ataupun ucapan Selamat Hari Listrik Nasional Ke-75 Tahun dari SP PLN yaitu “Sinergi antara Perseroan dengan SP PLN meningkatkan Produktivitas Pegawai, Pendapatan Perusahaan & Kesejahteraan Insan PLN serta terujudnya PKB baru yang bermartabat”. Dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan maka diharapkan PLN akan semakin maksimal dalam menjalankan perannya menjaga kedaulatan energi di negeri sendiri,” ungkap Abrar Ali.