Siap-siap Hadapi Resesi: Angka Pengangguran Bakal Melonjak, PHK Massal Tak Terhindarkan

Safari
Siap-siap Hadapi Resesi: Angka Pengangguran Bakal Melonjak, PHK Massal Tak Terhindarkan

Jakarta, HanTer - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tren pelemahan daya beli masyarakat terus terjadi. Jika kondisi ini  berlangsung berkepanjangan maka akan membuat jumlah pengangguran semakin meningkat dan akan membuat kesenjangan ekonomi dan sosial. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan masalah sosial.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, berdasarkan prediksi CORE Indonesia di kuartal III pertumbuhan ekonomi masih kontraksi -2 persen. Lemahnya daya beli masyarakat tersebut maka akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat penjualan para pelaku usaha.

"Kalau konsumsi masih lemah akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat penjualan pelaku usaha. Mereka tentu akan melakukan efisiensi biaya produksi termasuk pengurangan karyawan," ujar Mohammad Faisal kepada Harian Terbit, Rabu (2/9/2020).

Terkait selama ini pemerintah telah mengucurkan stimulus kepada masyarakat, bahkan kucuran stimulus tersebut terkesan jor-joran, seperti pemberian subsidi untuk pekerja bergaji dibawah Rp5 juga dengan memberikan stimulus Rp2,4 juta, Faisal menilai, hal tersebut bisa menghindari resesi. Namun sayangnya, saat ini realisasi penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen. "Jadi efek stimulusnya masih terbatas," paparnya.

Pengangguran

Sementara itu ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengatakan, dengan melemahnya daya konsumsi masyarakat maka industri akan lakukan penyesuaian kapasitas produksi dan harga. Hal tersebut dilakukan dunia usaha agar produk dan  harga bisa bersaing guna menarik daya beli masyarakat. Jika tidak sanggup atas persaingan tersebut maka pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tidak akan terhindarkan. 

"Efeknya maka angka pengangguran bakal naik. Selain itu, perusahaan atau dunia usaha bakal pailit yang ujungnya angka kemiskinan juga naik," paparnya.

Bhima menyebut, jika angka pengangguran naik, perusahaan pailit dan akhirnya angka kemiskinan juga naik maka sudah dipastikan resesi ekonomi bakal terjadi. Pemerintah yang saat mengucurkan stimulus juga belum bisa menghindari resesi. Apalagi konsep stimulus untuk pekerja informal dan PHK tidak diprioritaskan. Saat ini stimulus atau subsidi upah hanya untuk pekerja yang ada disektor formal. 

"Selain itu realisasi total stimulus juga masih 25%, jadi rendah sekali," paparnya.

Dihubungi terpisah, analis Ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mengatakan, resesi akan semakin dalam di tahun 2020. Bahkan bisa dipastikan kuartal ke III tahun 2020 pertumbuhan (yoy) juga akan minus, bahkan mungkin lebih dalam dari kuartal ke II yang di angka -5%. 

Siap-siap Resesi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jajarannya agar bekerja keras memulihkan kondisi ekonomi di tengah pandemi covid-19 saat ini. Ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal III ini tak berada pada posisi minus sehingga akan menyebabkan terjadinya resesi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9).

“Kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3 persen. Sudah minus. Untuk itu untuk kuartal ketiga yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi,” ujar Jokowi.