Sidang Kasus Tipibank Bank Permata, Saksi Ahli: Banyak Terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Romi
Sidang Kasus Tipibank Bank Permata, Saksi Ahli: Banyak Terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Suasana sidang/ ist


Jakarta, Harian Terbit – Sejauh ini sidang perkara tuduhan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) terhadap Bank Permata, masih terus berjalan. 

Buktinya, pada Selasa (11/8/2020) sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli mantan Kepala PPATK Yunus Hussein dan ekonom Faisal Basri. Keduanya dihadirkan oleh Penasihat Hukum Ardi Sedaka, salah satu dari delapan mantan pegawai Bank Permata yang menjadi terdakwa.

Kasus tersebut timbul karena adanya laporan balik dari debitur PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL) kepada Bank Permata selaku pemberi kredit. Kredit yang diberikan kepada MJPL mulai bermasalah pada tahun 2017 silam dan karena tidak ada kejelasan maka Bank Permata melaporkan hal ini kepada Penegak Hukum.

Uniknya, dalam sidang tersebut ruangan dipenuhi oleh teman-teman Ardi Sedaka dari dua Almamater yanghadir memberikan dukungan. Mereka memberikan dukungan dan semangan kepada Ardi yang merupakan lulusan SMA Kanisus tahun 1983 (CC83) dan juga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan 1983 (FEUI83).

Selain dukungan moril, Ardi juga dibantu oleh tim Penasihat Hukum yang dikoordinir oleh Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, selaku alumni CC83 dan juga FEUI83.

“Intinya kami alumni CC83 & FEUI83 sangat berharap agar semua penegak hukum dan otoritas yang terkait dapat bahu-membahu mencegah agar rekayasa kriminalisasi terhadap perbankan seperti ini tidak akan terulang. Selain merusak moral teman-teman bankir profesional, kriminalisasi ini juga dapat menghambat perkembangan kredit perbankan secara nasional,” tegasnya.

Kendati pengurus MJPL sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), akhirnya mereka berhasil ditangkap tim Buru Sergap (Buser) Bareskrim Polri pada November 2019 lalu. Saat ini para pengurus MJPL bermasalah tersebut sudah diadili dan dinyatakan bersalah. 

Laporan balik MJPL terhadap Bank Permata ternyata tetap diproses dan akhirnya menyeret 11 orang mantan direksi dan karyawan Bank Permata menjadi tersangka dan delapan orang diantaranya telah menjadi terdakwa. Ardi Sedaka dan tujuh terdakwa lainnya telah mendekam dalam tahanan kejaksaan/pengadilan di Bareskrim Polri sejak Juni 2020.

Kejanggalan kasus ini semakin tersingkap dalam proses pengadilan. Tiga terdakwa kemudian menyatakan memperbaiki atau mencabut keterangan BAP yaitu Eko Wilianto, Muhammad Alfian Syah, dan Ardi Sedaka. Ketiganya menyatakan alasan mereka bahwa BAP sudah dirancang pertanyaan maupun jawabannya.

Sebelumnya, mantan Komisioner HAM Dianto Bachriadi, Ph.D yang juga dihadirkan sebagai Ahli dalam pandangannya menyampaikan bahwa proses persidangan pidana dengan terdakwa Ardi Sedaka banyak mengandung pelanggaran HAM dan pelanggaran ketentuan hukum, khususnya dalam proses penyidikan dan penetapan terdakwa.

“Saya mau bilang banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses persidangan dan juga sebelum-sebelumnya. Dimana seseorang dan beberapa orang dijadikan terdakwa, kemudian disidang. Misalnya, ada saksi-saksi yangdimintakan keterangan saksinya, lalu dijadikan alat bukti tetapi si saksi ini tidak tahu ia memberikan kesaksian untuk siapa yang diduga melakukan tindak pidana,” terangnya, di PN Jakarta Selatan, Selasa.

“Saksinya itu di BAP keterangannya sudah di draft oleh penyidiknya. Jadi dia ada dalam bawah tekanan untuk menandatangani BAP. Dan kemudian itu disidangkan terbukti dengan ia mencabut BAP nya. Artinya ia tidak bersetuju dengan keterangan itu. Dari perspektif A proses semacam itu berarti pelanggaran terhadap hak-hak terhadap seseorang yang diminta menjadi saksi itu. Dan tentu hak-hak terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana itu jadi terlanggar,” tambahnya.