Platform Pasar Digital (PaDi) UMKM Pacu Produktivitas Pengusaha Kecil

Danial
Platform Pasar Digital (PaDi) UMKM Pacu Produktivitas Pengusaha Kecil
Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta, HanTer - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sedang berupaya meningkatkan produktivitas dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam menjalankan roda perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 melalui Program Pasar Digital (PaDi) UMKM.

Platform digital ini mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM. Selain itu juga memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyambut positif terobosan yang dilakukan Erick Thohir, platform pasar digital tersebut dinilai akan meningkatkan produktifitas dari UMKM karena memiliki pasar yang lebih luas dan terbuka.

“Menyambut baik, trobobsan dari Menteri Erick Thohir, saya kira ini bisa meningkatkan produktifitas dari UMKM karena pasarnya terbuka luas,” ujar Ikhsan, Kamis (6/8/2020).

Platform itu merupakan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar bisa menjadi pemasok pengadaan barang atau kebutuhan BUMN.

Menurut Ikhsan, ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian BUMN dengan menjadikan UMKM sebagai partner (vendor) yang sebelumnya UMKM seperti terabaikan.

“Sebelumnya terabaikan oleh BUMN tapi sekarang sudah dimintakan untuk menjadi vendor bagi BUMN,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ikshan menyampaikan, dibukanya fasilitas pasar baru ini oleh Erick thohir mendorong terciptanya pasar yang lebih luas untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. 

“Memang prinsip berusaha itu kan membuka pasar, yang selama ini menutup diri untuk UMKM, dengan dibuka seperti ini, apa lagi masuk pasar digital dan komitmen BUMN untuk mengambil produk-produk UMKM saya kira ini bisa meningkatkan produktifitas,” tutur Ikhsan.

Ia berharap, program tersebut dijalankan secara konsisten dengan dibuatkan aturan yang terperinci untuk melindungi UMKM dalam menjalankan usahanya. “Harapannya bahwa harus dilaksanakan secara konsekuensi, terus menerus berlangsung jangan karena masalah pendemi saja, tetapi memang harus ada aturannya, bahwa UMKM ini sebagai partner atau dibukakan pasar oleh BUMN untuk menyerap pasar, menyerap produknya dan itu dilaksanakan secara konsisten,” ulasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan ruang bagi UMKM dengan menjadikannya supplier atau vendor BUMN. Dia mengatakan, melalui program Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) pengadaan BUMN sebesar Rp 18,5 triliun atau proyek di bawah Rp 14 miliar akan diserahkan ke UMKM.

"Kita memiliki program PaDi UMKM di mana sekitar Rp 18,5 triliun dari pembelian BUMN ke depan baik capex maupun opex yang di bawah Rp 14 miliar akan diberikan kepada pelaku sektor usaha UMKM," katanya, Senin (28/7/2020).

Kartika menjelaskan, program ini akan diluncurkan Agustus. Menurutnya, UMKM yang tersertifikasi dan masuk dalam katalog Kementerian Koperasi dan UKM akan menjadi supplier BUMN.

Barang yang dipasok pun beragam, seperti seragam hingga barang penunjang manufaktur. "Kita akan segera launching nanti di bulan Agustus, platform-nya kita siapkan di mana para UMKM Indonesia yang tersertifikasi, yang masuk katalog Kementerian Koperasi menjadi supplier yang prefer untuk BUMN," terangnya.

"Dengan berbagai produk yang bisa disalurkan mulai misalnya katering, seragam berbagai produk-produk pendukung manufaktur dan sebagainya diharapkan menjadi katalis demand baru," sambungnya.

Selain itu, BUMN di sektor pembiayaan, Kartika juga menyebut akan menyediakan pembiayaan untuk UMKM melalui platform tersebut. 

"Karena kita juga memiliki perusahaan pembiayaan kita juga akan menyediakan pembiayaannya melalui platform digital PaDi," pungkasnya.